Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 88
Teddy yang juga aktif sebagai tim pakar di Jaringan Bonus Demografi beralasan, dari 11 klaster
dalam RUU Cipta Kerja, yang kontroversial dan alot perdebatan hanya klaster ketenagakerjaan.
Sementara sepuluh klaster yang lain relatif tidak banyak kontroversi.
"Ada satu dua hal yang kontroversi tapi tidak terlalu keras. Jadi menurut saya kalau banyak hal
positif kenapa tidak disahkan saja, agar bisa jadi solusi di tengah krisis," ujar Teddy, Senin
(17/8/2020).
Menurut dia, sistem ketatanegaraan memberi peranan pada pemerintah untuk mengajukan
rancangan undang-undang, kemudian dibahas DPR. Setelah disahkan itu ada proses evaluasi di
Mahkamah Konstitusi.
"Bukan hanya uji formil tapi juga uji materiil. Nanti bisa dilihat subtansinya oleh Hakim MK apakah
sesuai dengan UUD 45," kata Teddy.
"Jadi jangan stuck di sini. Jangan di balik seolah ketika ada yang kontroversial jangan disahkan.
Justru dengan sistem ketatanegaraan lembaga yang ada, justru harusnya itu disahkan nanti baru
ada evaluasinya. Jangan karena satu hal, hal lain yang kita sepakat baik jadi tidak jalan,"
imbuhnya.
1 dari 1 halaman Bisa Ajukan Uji Materi Bagi kelompok yang masih menolak beberapa poin
dalam klaster ketenagakerjaan, Teddy menyarankan untuk memanfaatkan forum konsultasi dan
ruang pembahasan yang dibuka oleh DPR. Jika setelah disahkan dianggap masih bermasalah,
baru ajukan uji materi ke MK.
"Ini kan nggak selesai di situ, setelah ketok palu. Amandemen ke 4 UUD 45 memberi peluang
untuk melakukan review formil maupun materiil lewat MK," pungkasnya.
[ded].
87
