Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 73
Judul Pesangon Pekerja Diklaim Terjamin dalam UU Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis bari
Tanggal 2020-12-28 07:07:00
Ukuran 185x63mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.700.000
News Value Rp 11.100.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Kenapa soal pesangon
pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena klausulnya tidak lagi menjadi
perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar hak pekerja sebagaimana
tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan
negative - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Saya pastikan tidak
ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan, karena dibalik penurunan dari 32 kali gaji
menjadi 25 kali gaji, adakepastiann bahwa itu akan terbayarkan. Mana yang lebih
menguntungkan, di kasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar, atau pesangon 25 kali
gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji
Ringkasan
Lembaga kajian ekonomi Center ofReform on Economics (CORE) Indonesia menilai kepastian
pesangon bagi pekerja lebih terjamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau
Ciptaker.
"Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena
klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar
hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan,"
kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin.
PESANGON PEKERJA DIKLAIM TERJAMIN DALAM UU CIPTA KERJA
Lembaga kajian ekonomi Center ofReform on Economics (CORE) Indonesia menilai kepastian
pesangon bagi pekerja lebih terjamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau
Ciptaker.
"Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena
klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar
72
