Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan,"
kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, kelemahan dari UU 13/2003, perusa-haan yang tidak membayarkan pesangon
pekerjahanya bisa dituntut secara perdata. Kalau perdata, lanjut dia, prosesnya akan panjang
dan beban yang timbul dari persoalan tersebut ada di pekerja. Ironisnya, kalau perusahaannya
tetap tidak membayar maka akan dilakukan penuntutan secara perdata dan ironisnya, biayanya
dibebankan ke pihak penuntut atau pekerja.

Jika dalam UU Cipta Kerja, pengusaha yang tidak bersedia membayar pesangon bisa kena
tuntutan pidana dan pengusaha akan berhadapan dengan negara. Artinya, negara ada di depan
para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Pemerintah memberikan
perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena dampak PHK agar mendapatkan hak-haknya
berupa pesangon dari perusahaan dan lembaga terkait.

Direktur Riset CORE itu memastikan, UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi para pekerja
karena mampu menjadi solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK.
Sehingga, memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun yang
terdampak PHK. Meskipun jumlah pengkalian pesangonnya lebih kecil,dari 32 kali gaji menjadi
25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi hak pekerja.

"Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan, karena dibalik
penurunan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, ada kepastian bahwa itu akan terbayarkan. Mana
yang lebih menguntungkan, di kasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar, atau
pesangon 25 kali gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji," kata Piter.

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2019 menyebutkan hanya 27
persen pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU
13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sisanya, 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi
PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan beragam dari mulai mengaku pailit
sehingga tak sanggup membayar pesangon sampai pekerja mengundurkan diri.

Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27 persen
pekerja menerima pesan-gonkurangdariyangseharusnya diterima, dan7 persen pekerja yang
menerima pesangon sesuai dengan ketentuan. bari

73