Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

MANFAAT UU CIPTA KERJA, AIRLANGGA SINGGUNG 6,9 JUTA PENGGANGURAN
TIAP TAHUN
Pemerintah mencatat ada 6,9 juta pengangguran di Indonesia pada pada setiap tahunnya. Angka
ini semakin bertambah akibat pandemi Covid-19, di mana tercatat ada 3,5 juta orang yang
kehilangan pekerjaannya.

Dari 3,5 juta pengangguran baru tersebut, sebanyak 2,1 juta orang diberhentikan atau
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara, sebanyak 1,4 juta orang yang
dirumahkan.

Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga
Hartarto, kembali menegaskan bahwa salah satu manfaat dari Undang-Undang Omnibus Law
Cipa Kerja (Ciptaker) adalah mengakomodir masyarakat yang tengah menganggur.

Menurutnya, keberadaan UU Ciptaker dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu,
angka pengangguran dalam negeri dapat diatasi pemerintah.

"Maksud dari UU Cipta Karja adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan kita ketahui
hari ini itu setiap tahun ada 6,9 orang menganggur, tidak bekerja, Kemudian dari pandemi Covid-
19 mengakibatkan 3,5 juta orang diberhentikan. Ada 2,1 juta orang di PHK dan 1,4 juta orang
dirumahkan," ujar Airlangga, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Lebih jahu, dia mengutarakan, manfaat lain dari UU kontroversi ini adalah mampu memberikan
tempat bagi setiap orang agar dengan muda membuka usaha. Dia menilai, masyarakat yang
tidak bekerja di perusahaan bisa menjadi wiraswasta dengan membuka usaha. Hal itu akibat
perizinan yang muda didapatkan dari Omnibus Law.

Dia mencontohkan, sebelumnya, mengurus izin harus melewati banyak proses. Begitu juga
ongkosnya pun mahal, dalam Omnibus Law semuanya kendala itu dipangkas. "Bukan cuma
pekerja, tapi bisa jadi wiraswasta juga. Sebagai wiraswasta seperti UMKM itu dipermudah,
sebelumnya urus 3-4 izin. Ongkosnya itu mahal. Sekarang tinggal mendaftar aja dapat izin lalu
bisa urus ke perbankan dan lain-lain," kata Airlangga.

Selain itu, Omnibus Law juga memberikan kemudahan bagi pengusaha makanan dan minuman.
Manfaat tersebut berupa keuntungan mendapatkan sertifikat halal. Dia menjamin sertifikat halal
dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Bahkan, UU ini juga memperbolehkan 9 orang saja
sudah dapat mendaftarkan diri atau membuka koperasi.

"Lalu mereka start up awal paling banyak kan makanan dan minuman. Sebagai penunjang itu
bayar sertifikat halal dibayar pemerintah gratis.

Kalau dia berkelompok, sekarang buat koperasi pun bisa cuma 9 orang. Rapatnya juga nggak
cuma fisik, tapi gunakan teknologi juga," kata dia.

(akr).

183