Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 189

Judul               Dilarang Bayar Upah Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya
                Nama Media          mediaindonesia.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/352177-dilarang-bayar-upah-
                                    lebih-rendah-dari-tahun-sebelumnya
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-12 19:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Di situ (UU Ciptaker)
              dikatakan bahwa pengusaha dikarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya

              neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Upah minimum tetap
              ada, baik untuk provinsi, kabupaten, tetapi UMP jadi batas minimalnya. Upah kabupaten/kota itu
              lebih tinggi dari UMP dan itu yang menetapkan gubernur

              negative  -  Airlangga  Hartarto  (Ketua  Umum Partai  Golkar)  Substansi  tenaga  kerja  dikatakan
              pekerja  waktu  tertentu bisa  terus  menerus  kerja,  itu  salah. Pekerja  waktu  tertentu  itu  tidak
              berlaku bagi pekerjaan tetap. Jadi itu bagi pekerjaan yang penyelesaiannya jangka pendek



              Ringkasan

              PENGUSAHA tidak boleh membayar upah lebih kecil dari tahun sebelumnya ke pegawainya. Hal
              itu tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Soal lain yakni
              mekanisme upah minimum. Airlangga meluruskan bahwa upah minimum provinsi (UMP) tidak
              dihapus  dalam  UU  Ciptaker.  Bahkan,  upah  minimum  kabupaten/kota,  sebutnya,  harus  lebih
              tinggi dari UMP.
              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  membantah  isu  soal
              penghapusan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  dan  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK).
              Pemerintah, sebutnya, masih mengakomodasi hal tersebut dalam Omnibus Law. (OL-14).



              DILARANG BAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI TAHUN SEBELUMNYA
              PENGUSAHA tidak boleh membayar upah lebih kecil dari tahun sebelumnya ke pegawainya. Hal
              itu tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.





                                                           188
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194