Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 190
"Di situ (UU Ciptaker) dikatakan bahwa pengusaha dikarang membayar upah lebih rendah dari
tahun sebelumnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
diskusi di BNPB, Jakarta, Senin (12/10).
Soal lain yakni mekanisme upah minimum. Airlangga meluruskan bahwa upah minimum provinsi
(UMP) tidak dihapus dalam UU Ciptaker. Bahkan, upah minimum kabupaten/kota, sebutnya,
harus lebih tinggi dari UMP.
"Upah minimum tetap ada, baik untuk provinsi, kabupaten, tetapi UMP jadi batas minimalnya.
Upah kabupaten/kota itu lebih tinggi dari UMP dan itu yang menetapkan gubernur," ungkap
Airlangga.
Airlangga juga kemudian membantah perihal adanya isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) yang dipekerjakan terus menerus. Menurutnya, hal itu perlu diluruskan untuk
menghindari disinformasi ke publik.
"Substansi tenaga kerja dikatakan pekerja waktu tertentu bisa terus menerus kerja, itu salah.
Pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku bagi pekerjaan tetap. Jadi itu bagi pekerjaan yang
penyelesaiannya jangka pendek," jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah isu soal
penghapusan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Pemerintah, sebutnya, masih mengakomodasi hal tersebut dalam Omnibus Law. (OL-14).
189
