Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

UPAH MINIMUM TETAP ADA, TAPI BERSYARAT

Menaker: Menyesuaikan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus berjalan. Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 32 elemen serikat buruh lain menegaskan tidak akan
menghentikan aksinya sampai UU itu dibatalkan

Hal tersebut disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal. Aksi yang digelar akan sama dengan yang
dilakukan sebelumnya, yakni terarah dan sesuai konstitusi. "Dalam aksi tidak boleh ada
kekerasan," ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (12/10). Untuk mengurangi
potensi kerusuhan, dia berjanji terus berkoordinasi dengan aparat keamanan. "Namun, jangan
larang kami untuk aksi karena ini hak kami," tegasnya.

Selain aksi, hal lain yang akan dilakukan adalah meminta dilakukan peninjauan berupa executive
review dan legislative review. Dalam executive review, dia meminta Presiden Joko Widodo
menerbitkan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. "Kami mohon kepada presiden dan
ketua DPR untuk menggunakan hak legislative review dan executive review" ucapnya.

Lalu, bagaimana dengan judicial review? Ada kemungkinan ini juga masuk agenda, tapi belum
prioritas. Sebab, masih banyak hal yang harus dipelajari untuk melakukan peninjauan lewat jalur
Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga meluruskan beberapa opini yang berkembang. Misalnya,
terkait dengan upah minimum. Dia membenarkan bahwa dalam UU tersebut, upah minimum
memang masih tercantum. Namun, yang menjadi masalah adalah upah minimum bersyarat.
"Bersyaratnya apa, belum jelas," ungkapnya.

Dia menegaskan, yang ditolak buruh adalah adanya kata bersyarat. Apalagi, tidak ada
keterbukaan syarat seperti apa yang seharusnya ada. Merujuk pada aturan yang selama ini
berjalan, upah minimum bersyarat itu tak dikenal. "Kami menuntut kembali ke UU 13/2003,"
ujarnya.
Said juga menegaskan bahwa buruh menolak penghapusan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK). Jika dihilangkan, tidak ada perbedaan pengupahan yang disesuaikan
dengan keahlian pabrik. "Kalau UMSK hilang, masak upah minimum pabrik kerupuk dengan
pabrik mobil sama. Kari tidak masuk akal," tuturnya. Selain itu, jika diikutkan pada upah
minimum provinsi, ada beberapa daerah yang upah minimumnya mengecil. Contohnya,
Jabodetabek. Saat ini upah minimumnya Rp 4,9 juta. Namun, jika mengikuti upah minimum
Provinsi Jawa Barat, nilainya bisa berubah menjadi Rp 1,8 juta.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, UU Cipta
Kerja tidak menghapus ketentuan existing yang berkaitan dengan upah minimum. Termasuk soal
upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Prinsipnya, UMP ber-
sifatwajib ditetapkan. Sedangkan UMK ditetapkan dengan syarat tertentu. "Syarat tertentunya
ini yaitu memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujarnya.

Menurut dia, syarat itu diperlukan agarUMKyangnanti ditetapkan tidak hanya terlihat bagus di
atas kertas. Tapi, juga dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, bagi perusahaan yang
mampu melaksanakan ketentuan upah di atas UMP dan UMK, masih terdapat ruang melalui
pengaturan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu termasuk mengatur
upah yang bersifat sektoral. Proses tersebut dapat mendorong pekerja/buruh berpartisipasi
dalam dialog dengan perusahaan. Ketentuan itu sejalan dengan standar internasional yang
menyatakan bahwa pengupahan secara mendasar disepakati antara pengusaha dan
pekerja/buruh.

Selain itu, UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih
tinggi daripada upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
76