Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JULI 2021
P. 16
Dia juga meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi
Covid-19. "Caranya, dengan mendorong dan memberi kesempatan atau memfasilitasi pekerja
mengikuti vaksinasi," katanya.
Perusahaan juga diminta mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan
seperti hand sanitizer, vitamin, atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja.
Mereka juga diminta mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan apabila sudah
memilikinya.
"Dunia usaha juga harus mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) di perusahaan. Perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas
Penanganan Covid-19," ucapnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Industri, Johnny Darmawan meminta
perusahaan menaati peraturan pemerintah pada masa PPKM darurat. "PPKM darurat itu clear.
Sudah dikeluarkan aturannya bahwa ada prioritas, esensial, dan nonesensial. Itu sudah
kompromi sekali. Kalau di luar negeri, lockdown ya lockdown, tidak ada pergerakan orang sama
sekali," ucapnya.
Johnny menyampaikan dalam pemberlakuan PPKM darurat, sektor industri juga diwajibkan
memiliki operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI). Industri bisa beroperasi dengan
prokes ketat dan rutin melaporkan kegiatan produksinya. (Kismi Dwi Astuti)***
caption:
SEJUMLAH pekerja berjalan di jalur pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat
(2/7/2021). Menaker menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan mematuhi aturan
PPKM darurat*
15
