Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JULI 2021

"Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk
memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan," ujar Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu,
7 luli.

Selain itu, Ida Fauziyah juga meminta semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini
tidak menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
"Kita semua mengetahui bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja/buruh dan pengusaha,
tetapi cari solusi terbaiklah," katanya.

Menaker menambahkan selain dialog bipartit di perusahaan, dialog di tingkat tripartit juga
menjadi penting. Dia menegaskan hal ini, mengingat karakteristik daerah berbeda-beda. Ida pun
mengimbau agar dalam mencari solusi konkrit untuk kondisi ketenagakerjaan di daerah ma-sing-
masing.

Pemerintah daerah melakukan inisiasi dialog secara tripartit baik melalui kelembagaan (lembaga
kerjasama tri partit) maupun dialog dalam bentuk lainnya. "Dialog yang dilandasi saling percaya
dan pikiran yang positif adalah cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan,
perlunya kebijakan yang memberi jaminan dan keamanan bagi pekerja dalam situasi saat ini.
Termasuk harus ada langkah untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau
memotong gaji karyawan.

"Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan
tidak boleh ada PHK," katanya.

Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK, menurutnya harus
dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau
gertakan. Hal ini dinilai sebagai cara yang bisa memberi kepastian bagi tenaga kerja dalam
menjalankan aktivitasnya, (jpg-bs/*)

11