Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JULI 2021

Setelah sempat membaik di awal tahun ini, lonjakan kasus yang signifikan dan penerapan PPKM
Darurat kembali memundurkan aktivitas ekonomi dan sektor ketenagakerjaan. Bagaimana
pemerintah mengantisipasi dinamika ini?

Di tengah kondisi seperti ini, yang paling bisa kami lakukan adalah mengimbau perusahaan untuk
menahan tidak melakukan PHK. Ini himbauan yang sudah kami sampaikan berkali-kali. Kalau
melihat pengalaman pandemi di tahun lalu, dampak terbesar itu adalah pekerja dirumahkan.
PHK itu lebih kecil.

Kami harap PHK ini bisa menjadi pilihan terakhir. Ada beberapa yang sudah kami mediasi agar
jangan sampai PHK. Misalnya, kasus di maskapai Garuda dan ritel Giant. Untuk Giant ini sudah
tidak bisa ditolong lagi, tetapi kami terus mendampingi pekerja. Giant akan membuka unit usaha
baru, mereka berjanji akan menempatkan pekerja yang di-PHK untuk mendapat kesempatan
kerja.

Seperti apa proyeksi dampak dari penerapan PPKM Darurat ini terhadap sektor ketenagakerjaan?
Secara pasti tidak bisa saya prediksi, tetapi yang pasti akan ada dampaknya. Paling tidak, akan
ada banyak pengurangan jam kerja karena produksi yang berkurang. Pada akhirnya akan
memengaruhi pendapatan pekerja.

Saya sudah mengeluarkan surat edaran baru yang pada prinsipnya mendorong bahwa dalam
kondisi sulit ini, semua harus dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan
pekerja/serikat pekerja. Tidak ada pilihan lain, bicarakan secara jernih di internal perusahaan.
Sebab, mana ada perusahaan yang menghendaki kondisi buruk begini? Kondisi buruk ini harus
diterima kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja).

Beberapa sektor yang terdampak tidak bisa menjanjikan tidak ada PHK kalau kondisi ini
berkepanjangan. Ada yang sudah memotong upah pekerja dan merumahkan pekerja tanpa
upah. Di luar imbauan tadi, apa langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah PHK terjadi
dan menjaga daya beli pekerja?

Mitigasi dampak pandemi ke ketenagakerjaan ini sebenarnya bukan hanya tugasnya Menteri
Ketenagakerjaan saja. Ini adalah tanggung jawab bersama dunia usaha dan pemerintah.
Kementerian/lembaga lain juga punya tanggung jawab yang sama.
Agar dunia usaha tetap survive, Kementerian Keuangan sudah memberikan kebijakan untuk
memperkuat fiskalnya. Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan bantuan modal.

Ada juga program padat karya di semua kementerian/lembaga, tetapi terbesar di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan begitu, ada lapangan kerja baru bagi teman-
teman yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan tanpa upah, atau yang upahnya dipotong
sekian persen.

Tahun lalu pemerintah mengeluarkan program bantuan subsidi upah, tetapi dihentikan di awal
tahun ini. Apakah program ini akan dihidupkan lagi untuk menjaga napas dunia usaha sekaligus
menyelamatkan pekerjanya?

Ini akan dikaji oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan) juga
sudah menyampaikan bahwa ini menjadi pilihan kalau kita ingin terus meningkatkan konsumsi
masyarakat. Tetapi, ini masih dalam proses kajian.

Yang jelas, anggaran penanganan pandemi akan dinaikkan. Kami harus melakukan refocusing
anggaran lagi. Presiden sudah mengarahkan kementerian/lembaga untuk menyiapkan apa saja

8