Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JULI 2021
P. 4
Menurutnya, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja
selama PPKM Darurat, maka ia mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman dalam
Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
Ia menambahkan, jika ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil
dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di
tengah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20
Juli 2021 di Jawa dan Bali.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sebaliknya, bagi pekerja sektor esensial dan kritikal
dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.
3
