Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 06 Agustus 2019

selasa, 6 aGUsTUs 2019 06

Sumbangan Pihak Ketiga

Diperbolehkan

PALANGKA RAYA, PPOST berupa uang, namun tentu bisa berkaitan dengan laporan pajak
Anggota DPRD Kalimantan berbentuk barang. Sekali lagi pembangunan bidang kehu-
Tengah (Kalteng), Anggoro D , karena saat kami kunjungan tanan.
Purnomo mengatakan, pemer- kerja berdasarkan informasi Dua perusahaan itu, yakni
intah daerah dapat meminta PT Erna dan PT Sari Bumi
dukungan perusahaan untuk Kusuma (SBK). Mereka setiap
dapat berpartisipasi dalam tahun membayar pajak meski
setiap kegiatan pembangunan nominal pajaknya dinaikkan
dalam bentuk sumbangan pihak pemerintah.
ketiga (SPK). “Dari dua perusahaan itu
Dukungan itu tentu tetap setiap tahun pemerintah daerah
bersifat sukarela dan tidak setempat memperoleh sekitar
memaksa. Hal ini berdasarkan Rp50-60 miliar untuk restribusi
hasil kunjungan kerja anggota pajak kendaraan bermotor, alat
DPRD Kalteng bersama per- berat dan bahan bakar,” ungkap
wakilan Pemerintah Provinsi Anggoro.
(pemprov) Kalteng ketika men- Dua perusahaan itu, lanjut
emui Dirjen Bina Keuangan Anggoro, juga ada mengelu-
Daerah Kementerian Dalam arkan corporate social respon-
Foto : PPost/Arianata
Negeri (Kemendagri), baru- sibility (CSR) atau tanggung RaPaT KeRJa - Anggota DPRD Kalteng, HM Rizal, dan rekan-rekan mendorong Dinas Pendapatan Daerah provinsi menagih pajak alat berat perusahaan besar
baru ini. anggoro D Purnomo jawab sosial perusahaan serta swasta (PBS) saat rapat kerja di gedung dewan, Senin (5/8).
“Berdasarkan informasi dari sumbangan pihak ketiga (SPK)
Kemendagri bahwa sumbangan “Mereka bisa dalam bentuk barang, yakni 50
pihak ketiga itu diperbolehkan. komputer dan server. Bukan
Artinya, permintaan partisi- berpartisipasi dalam dalam bentuk uang. Pajak Alat Berat
pasi perusahaan besar swasta bentuk pembangunan “Artinya, dua perusahaan itu
(PBS) untuk terlibat langsung apa. Tinggal hitung juga sudah menyumbang dan
dalam kegiatan pembangunan banyak berpartisipasi kepada
di daerah itu adalah boleh,” nominal. Misalnya provinsi walaupun dalam ben-
ujar Anggoro di sela mengikuti Dinas Pekerjaan tuk barang. Apa yang dilakukan
rapat di gedung DPRD Kalteng, dua perusahaan ini, hemat kami
Senin (5/8). Umum dan Penataan cukup menarik,” jelasnya. Harus Ditagih
Dijelaskan politisi Gerindra Ruang provinsi Kalau memang adan -
ini, berkaitan dengan adanya bisa berkoordiansi ya temuan titipan kepada
kekuatiran sejumlah PBS untuk Bareskrim Polri terkait SPK yang
menyumbang karena takut di- dengan pihak ketiga berdampak pengusaha takut di-
periksa. Pemprov Kalteng perlu atau perusahaan periksa, Anggoro menekankan,
segera melakukan inovasi, yakni ke depan Pemprov Kalteng ha- PalaNGKa RaYa, PPOsT tidak ada alasan bagi perusahaan Rizal yakin dengan adanya ke-
bisa mengandeng Kemendagri, untuk bangun jalan rus mengandeng instansi terkait Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka- menunda atau tidak membayar giatan pembangunan fisik, baik
Komisi Pemberantasan Korupsi lingkungan dan melakukan sosialisasi terkait pajak alat berat mereka. “Tidak jalan, jembatan maupun bangu-
(KPK), Mabes Polri dan Kejak- lainnya,” mekanisme SPK itu seperti apa. limantan Tengah (Kalteng), HM Rizal, mendorong Dinas ada alasan menunda-nunda nan lainnya, maka banyak alat
san, guna melakukan sosialisasi “Jadi harus dikonsepkan Pendapatan Daerah provinsi untuk menagih pajak alat be- pembayaran alat berat, karena berat yang melakukan aktivitas
mekanisme penyaluran SBK dan dikoordinasikan ke perusa- rat perusahaan besar swasta (PBS). perusahaan juga diharapkan pekerjaan tahun ini.
seperti apa. dari Kemendagri bahwa sum- haan. Mereka bisa berpartisipasi membantu pembangunan di “Alat berat mereka bekerja dan
“Mengenai adanya kekuati- bangan pihak ketiga itu diper- dalam bentuk pembangunan daerah. Salah satunya melalui menghasilkan keuntungan bagi
ran pengusaha takut diperiksa. bolehkan,” jelas Anggoro. apa. Tinggal hitung nominal. Hal ini harus dilakukan untuk bayar, maka akan terkena denda. pembayaran tepat waktu alat perusahaan ataupun pemilik alat
Menurut hemat kami untuk Diungkapkan juga oleh Ang- Misalnya Dinas Pekerjaan meningkatkan sumber pendapat Pajak itu tetap harus dibayar. Ti- berat mereka,” katanya. berat. Tentunya kewajiban untuk
SPK bisa saja dalam bentuk goro bahwa saat kunjungan Umum dan Penataan Ruang asli daerah (PAD) tahun ang- dak bisa dihindari seperti halnya Bahkan, Rizal mendorong membayar pajak harus diperhati-
bantuan untuk kegiatan pem- kerja ke Pemerintah Provinsi provinsi bisa berkoordiansi garan 2019. “Perusahaan harus pajak kendaraan bermotor,” ujar jajaran instansi terkait terus kan oleh pengusaha atau pemilik
bangunan sekolah atau alat Kalimantan Barat diperoleh dengan pihak ketiga atau pe- segera membayar pajak alat berat Rizal di gedung DPRD Kalteng, melakukan upaya pendekatan. alat berat. Sebab, pajak yang
sekolah, jalan, taman dan lain- informasi ada dua perusahaan rusahaan untuk bangun jalan mereka tepat waktu. Karena itu Senin (5/8). Kalau perlu melakukan upaya dibayar juga untuk pembangu-
nya yang nantinya akan bentuk yang membantu pemerintah lingkungan dan lainnya,” jelas- adalah kewajiban yang harus Legislator Partai Golongan jemput bola bagi kelancaran nan kembali di wilayah ini,” jelas
hibah. SPK ini tidak mesti harus daerah setempat, khususnya nya.(art/P5) dibayar. Kalau terlambat mem- Karya (Golkar) menekankan, pembayaran pajak alat berat. Rizal.(art/P4)

Gali Sumber Baru Pangan Berkelanjutan
Dukung Swasembada

Pendapatan Asli Daerah MUARA TEWEH, PPOST tanian mempunyai prospek yang dilaksanakan dari tahun

bagus ke depan lantaran dapat
2015. Di mana Barut adalah
DPRD Barito Utara (Ba-
rut) sangat mendukung usa-
menjadi salah satu sasaran dari
menyerap banyak tenaga ker-
ha pemerintah daerah dalam
rangka program swasembada ja. Artinya akan mengurangi pelaksanaan program tersebut,”
tingkat pengangguran di Barut.
kata Nadalsyah.
pangan berkelanjutan melalui Terpisah, Bupati Nadalsyah Dikatakannya, melalui pro-
program upaya khusus padi, mengatakan, sektor pertanian gram upsus pajale ini telah
MUaRa TeWeH, PPOsT menggali sumber baru. “Kita diharapkan dapat melakukan jagung dan lainnya. mempunyai peranan yang san- dilaksanakan berbagai kegiatan
Legislator DPRD Barut, Jami-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu- harapkan Pemkab Barito Utara penertiban. lah mengatakan, apalagi ke de- gat penting, terutama sebagai dalam rangka meningkatkan
melalui OPD penghasil PAD bisa
Dalam melaksanakan pen-
produksi dan produktivitas
penyedia pangan bagi kebutu-
paten Barito Utara (Barut), Henny Rosgiaty Rusli, meminta lebih mengenjot pendapatan asli ertiban tersebut, DPMPTSP se- pan Barut juga dipercaya sebagai han rakyat atau masyarakat. tanaman padi dan jagung sep-
pemerintah kabupaten (Pemkab) lebih gencar dalam me- daerah dengan menggali sumber- baiknya bekerja sama dengan daerah untuk pengembangan Pemerintah terus berupaya erti bantuan pupuk, penyediaan
ningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). sumber baru yang berpotensi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat- bawang merah dan cabai oleh untuk mewujudkan swasem- benih unggul, perbaikan jarin-
untuk meningkatkan PAD,” ujar pol PP). “IMB ini merupakan pemerintah pusat, maka hal itu bada pangan berkelanjutan yang gan irigasi, bantuan obat-obatan,
Henny, Senin (5/8). sumber pendapatan PAD bagi menunjukan sektor pertanian menjadi salah satu misi di dalam serta bantuan alat dan mesin
Pasalnya, PAD yang dihasilkan guhan dan kerja keras dalam Terhadap banyaknya bangu- pemerintah daerah. Jadi terhadap sudah semakin maju dan dilirik pelaksanaan pembangunan pertanian (Alsintan).
oleh Pemkab Barito Utara saat ini meningkatkan PAD. nan tanpa izin mendirikan ban- banyaknya bangunan yang me- oleh pemerintah pusat. pertanian. “Sejak dilaksanakannya pro-
belum bisa menembus angka 10 Khususnya, terhadap organisa- gunan (IMB), lanjut Henny, Dinas langgar aturan perlu dilakukan “Kami akan terus mendukung Berbagai program telah digu- gram upsus pajale ini produksi
persen dari APBD. Karena itu, si perangkat daerah (OPD) peng- Penanaman Modal Perizinan penertiban,” ujar politisi dari PDI pemerintah daerah melalui lirkan dalam rangka untuk padi dan jagung di Barut terus
Henny menilai perlu kesung- hasil PAD agar lebih jeli dalam Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Perjuangan ini.(bn/P4) dinas terkait dalam program pencapaian swasembada pangan mengalami peningkatan. Se-
pembangunan bidang pertanian, tersebut. Di antaranya melalui cara khusus produksi komoditi
baik itu anggaran pengadaan program upaya khusus (upsus) jagung kita saat ini telah men-
alsintan maupun lainnya selama padi, jagung dan kedelai (pajale). empatan daerah ini sebagai
sesuai dengan prosedur yang “Kita telah mendukung ter- daerah penghasil tertinggi di
ada,” jelasnya belum lama ini. hadap pelaksanaan program Kalimantan Tengah,” jelas Nad-
Jamilah menilai bidang per- upaya khusus (upsus) pajale alsyah.(P4)
Masyarakat Diimbau Rawat

Hasil Pembangunan

MUARA TEWEH, PPOST belum lama ini. Lahmudin, kemarin.
Legislator DPRD Barito Politisi dari Partai Amanat Lebih jauh dikatakannya,
Utara (Barut), Lahmudin, Nasional (PAN) ini menekank- yang terpenting saat ini per-
mengharapkan agar mesyara- an, adanya beberapa bangunan awatan fasilitas yang ada
kat ikut andil dalam pemban- yang mubazir dan tidak di- adalah jalan terbaik. Hal ini
gunan, terutama dalam hal pergunakan lagi menandakan bisa dimulai dari hal-hal kecil,
pemeliharaan hasil pembangu- perlu perencanaan lebih baik seperti ikut memelihara jalan
nan itu sendiri. lagi ke depan. desa.
Ia masih melihat hasil pem- “Pada dasarnya masyarakat “Kalau ada jalan berlobang
bangunan yang tidak terawat kita masih sangat memerlukan yang tidak terlalu besar, maka
dengan baik, terutama di pede- pembangunan di segala bidang, peran masyarakat tentunya
saan. Ada bangunan terlihat baik itu infrastrukur maupun penting karena lobang tersebut
kusam meski usianya cukup pembangunan lainnya, namun bisa saja ditutupi secara manual
muda. “Karena itu peran ma- hal yang diharapkan adalah dengan peralatan seadanya.
syarakat sangat besar dalam pembangunan secara merata Kalau dibiarkan, maka lobang
memelihara hasil pembangu- sehingga tidak ada kesenjangan ini akan terus membesar hingga
nan karenanya jangan sampai ekonomi yang mengakibatkan akhirnya menjadi parah,” jelas
Foto : BN
KUNKeR - Anggota DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, saat kunjungan kerja (kunker) bersama rekannya sesama anggota dewan, beberapa waktu lalu. mubazir,” kata Lahmudin, kecemburuan sosial,” jelas Lahmudin.(P4)