Page 27 - Modul K3 Kerja 2020 LOMBA HGN REVISI_Neat
P. 27

6)  Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia

                             Berbahaya.
                         7)  Kepmenakertrans  RI  No  235  Tahun  2003  tentang  Jenis-jenis

                             Pekerjaan  yang  Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan  atau  Moral

                             Anak.
                    e.  Instruksi Menteri terkait K3

                        Instruksi  Menteri  Tenaga  Kerja  No  11  Tahun  1997  tentang  Pengawasan

                        Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.


                   2. Kewajiban-Kewajiban Terhadap Penerapan K3



                             Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  di  tempat  kerja  merupakan
                       tanggung-jawab bersama. Dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja,

                       maka  diharapkan  penerapan  K3  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Perusahaan

                       dan  tenaga  kerja  sama-sama  memiliki  kewajiban  terhadap  penerapan  K3  di
                       tempat kerja.


                       a. Kewajiban  Tenaga Kerja
                                Kewajiban  Tenaga  Kerja  Terhadap  Penerapan  K3  (Keselamatan  dan

                          Kesehatan  Kerja)  di  tempat  kerja  tertuang  dalam  Undang-Undang  No  1
                          Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 dimana terdapat  5 (lima)

                          kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara

                          lain :
                           1)  Memberi  keterangan  yang  benar  apabila  diminta  pegawai  pengawas  /

                              keselamatan kerja.

                           2)  Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
                           3)  Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.

                           4)  Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang

                              diwajibkan.
                           5)  Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang diwajibkan

                              diragukan  olehnya  kecuali  dalam  hal  khusus  ditentukan  lain  oleh

                              pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggung-jawabkan.






                                                                                                       25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31