Page 9 - SEJINDO PERT 3

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.1 dan 4.1

Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870
Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di
Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu hapus dengan
dikeluarkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960) oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Jadi Agrarische Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun hampir
mendekati satu abad umurnya.Wet itu tercantum dalam pasal 51 dari Indische
Staatsregeling, yang merupakan peraturan pokok dari undang-undang Hindia Belanda.
Menteri jajahan Belanda De Waal, berjasa menciptakan wet ini yang isinya,
antara lain sebagai berikut:
1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-
undang.
3. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak
Erfpacht, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen
paling lama 75 tahun, dan seterusnya.
Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik
penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah
Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam
jangka waktu yang panjang. Sewa-menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang
Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani,
agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha.
Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah.
Dengan dibukanya perkebunan di daerah pedalaman, maka rakyat di desa- desa
langsung berhubungan dengan dunia modern. Mereka mulai benar-benar mengenal
artinya uang. Mereka juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan barang luar negeri
yang diimpor, seperti tekstil. Hal ini tentu membawa kemajuan bagi petani. Sebaliknya
usaha bangsa sendiri banyak yang terdesak, misalnya usaha kerajinan, seperti
pertenunan menjadi mati. Di antara pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di
perkebunan dan pabrik-pabrik. Karena adanya perkebunan- perkebunan itu, Hindia
Belanda menjadi negeri pengekspor hasil perkebunan.

Undang-Undang Gula (Suiker Wet)
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar
Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan
dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi
kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru.
Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting.
Apalagi sesudah Terusan Suez dibuka, perkebunan tebu menjadi bertambah luas, dan
produksi gula juga meningkat.

Gambar : Pabrik gula (sumber https://klatenqta.wordpress.com/dulu-
dan-kini/pabrik-gula-gondang-baru/

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 25