Page 90 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

penyedia B/J;
2) PPK meneliti dan mempelajari Dokumen pemilihan penyedia B/J:
a) Jika tidak setuju mengembalikan kepada Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan B/J untuk dilakukan proses ulang pemilihan
penyedia lagi;
b) Jika setuju meneruskan kepada Subbagian TU/RT untuk
menyiapkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
3) Subbagian TU/RT melakukan proses penetapan Surat Penetapan
Penunjukan Penyedia B/J (SPPPBJ);
4) Mengirimkan asli SPPPBJ kepada pihak Penyedia B/J ybs dan
tembusan SPPPBJ kepada Panitia/Pejabat Pengadaan B/J.

c. Kegiatan Pendukung
Menatausahakan dokumen pengadaan B/J.

d. Poin Penting
Surat Penetapan Penunjukan Penyedia B/J (SPPPBJ) ditetapkan paling
lambat 6 hari (lelang umum), 4 hari (lelang sederhana) dan setelah
selesai masa sanggah.

e. Laporan/Output
Surat Penetapan Penunjukan Penyedia B/J (SPPPBJ)

9. Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

74 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
74