Page 88 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

7. Rencana Pengadaan Barang/Jasa

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima Nota Permintaan Pengadaan Barang/Jasa dari bidang/
bagian;
2) Melakukan telaah/kajian terhadap Nota Permintaan Pengadaan

B/J dari bidang/bagian;
3) Melakukan penyiapan bahan pendukung dan data dalam rangka
persiapan pengadaan barang/jasa dan penyiapan data pendukung
termasuk data HPS;
4) Menyusun konsep/net HPS dan membuatkan konsep/net Surat
Permintaan Pemilihan Penyedia B/J ke Panitia/Pejabat Pengadaan
disertai dengan data pendukung. Selanjutnya disampaikan kepada

PPK;
5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
a) Menyusun dan menetapkan konsep/net HPS;
b) Menetapkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia B/J dan
data pendukung;
c) Meneruskan ke Subbag TU/RT.
6) Subbag TU/RT mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan

72 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
72