Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 15 Juni 2019

OPINI

SABTU, 15 JUNI 2019 02

Urgensi Litsus Pancasila

Penulis: Donny Gahral Adian

JAUH hari sebelum Pertaruhan ideologis tu mencemaskan itu disinyalir gung pilpres, suara-suara dan sektarian. gi dan petinggin BUMN steril atau litsus Pancasila dapat
Data temuan perihal potensi oleh mantan Kepala Badan separatisme pun digaungkan.
Pipres 2019, survei penolakan terhadap Pancasila Intelijen Nasional (BIN) AM Segregasi politik bertrans- Bagaimana dari anutan khilafah dan ide- segera diganti dengan mereka
ologi non-Pancasila lainnya. yang lebih memenuhi syarat.
Alvara bersama Mata sebagai basis fundamental Hendropriyono bahwa kon- formasi menjadi potensi dis- Langkah mula-mula me- Kerja konkret yang se- Perlu ditegaskan bahwa
Air Foundation telah bagi keutuhan NKRI itu tak testasi Pilpres 2019 bukan integrasi nasional. nyelamatkan Pancasila dari cepatnya perlu dilakukan terminologi ‘litsus’ di sini
menyalakan tanda dapat dipandang enteng, apa- sekadar pertarungan dua kon- Persatuan sedang dalam ancaman radikalisme dan BPIP itu sejalan dengan am- bukanlah litsus ala Orba yang
bahaya yang cukup lagi dibiarkan begitu saja. Bila testan yang sedang mencari bahaya. Keutuhan bangunan segenap upaya keras para anat Pasal 23 UU No 5/2104 pada gilirannya berubah men-
Republik besar ini sedang di penggeraknya untuk meng-
tidak segera dihadang, dapat dukungan pemilih, melaink-
tentang ASN, yang secara jadi alat kekuasaan, melaink-
mengejutkan tentang menggerogoti setiap sendi an juga benturan keras antara ambang keretakan. Apak- ganti ideologi bangsa dengan tegas menyatakan bahwa an litsus berbasis pendekatan
potensi ancaman utama yang selama 7 dekade Pancasila dan khilafah. Aki- ah kita hanya akan diam khilafah dapat diawali den- ASN wajib setia dan taat pada ilmiah dan dapat dipertang-
terhadap ideologi telah menopang tatanan hid- batnya, tengoklah ujung dari dan berpangku tangan? gan melakukan optimalisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, gungjawabkan secara aka-
dan pemerintah yang sah. demik. Tujuan semata-mata
up bersama dalam nation-
pesta demokrasi lima tahunan Menurut saya, dekadensi peran Badan Pembinaan Ide-
Pancasila. Survei yang state bernama Indonesia. itu, yang pada gilirannya dan kemunduran parah ini ologi Pancasila yang telah Dengan begitu, melalui membersihkan birokrasi K/L
dilakukan 10 Septem- Dalam konstelasi poli- mempertontonkan sebuah tak mungkin dibiarkan. Sege- dibentuk pemerintah ber- program assessment atau dan BUMN dari mereka yang
ber hingga 5 Oktober tik nasional, khususnya arena perebutan kekuasaan nap anak bangsa harus bang- dasarkan Perpres No 54/2018. litsus Pancasila, BPIP berpe- berkarakter anti-Pancasila dan
di panggung kontestasi yang brutal dan berdarah. kit untuk menyelamatkan Adapun yang selekas-
luang menjadi lembaga yang merongrong pemerintahan.
2017 itu mencatat Pilpres 2019, potensi ket- Rusuh 22 Mei 2019 men- Indonesia dari marabahaya nya harus dikerjakan ial- menjamin kebersetiaan para Bilamana Republik ini di-
temuan bahwa 19,4% erancaman Pancasila se- jadi bukti nyata tentang me- keterpecahan, bahkan ke- ah memastikan kesetiaan penyelenggara pemerintah misalkan seperti sebuah mo-
ASN tidak setuju den- makin mengeras dan tam- rosotnya mutu demokrasi mungkinan perang saudara. terhadap ideologi Pancas- terhadap ideologi Pancasila. bil, demokrasi adalah gas dan
gan ideologi Pancas- pak makin terang-terangan yang disempitkan sektari- Tak ada jalan lain, kecuali ila dari lingkaran dalam, Baik calon pejabat maupun Pancasila adalah rem. Pres-
dengan kentalnya politik anisme berbasis sentimen memulainya dari Pancasila khususnya penyelenggara yang sudah menjabat pada iden Jokowi telah menginjak
ila. Sementara itu, di identitas berbasis SARA, agama. Hujatan, fitnah, sebagai philosophische gron- pemerintahan sendiri, yaitu posisi apa pun di lingkun- rem itu saat membubarkan
lingkungan pegawai yang oleh sebagian besar perang hoaks, yang dimu- slag (dasar filsafat nega- ASN dan pegawai BUMN. gan K/L dan BUMN, dengan HTI. Penangkapan beberapa
BUMN ditemukan elite politik dipandang lai sejak Pilkada DKI 2017 ra) dan pandangan hidup. BPIP perlu menyusun pro- dasar hukum yang mengikat, elite pascakerusuhan 22 Mei
sebagai jalan paling cepat semakin meruyak hingga Pancasila adalah norma gram strategis, konkret, dan wajib mengikuti assessment juga dapat dibaca sebagai
pula tak kurang dari merengkuh kekuasaan. pertahanan ideologis Re- tertinggi yang mengatur terukur berupa assessment atau litsus Pancasila den- injakan rem Pancasila selan-
9,1% yang tidak lagi Politisasi agama yang di- publik yang ditegakkan den- kehidupan berbangsa dan atau litsus Pancasila bagi gan otoritas berada di BPIP. jutnya.
memercayai Pan- langsungkan dengan pro- gan Pancasila semakin tipis, bernegara. Pancasila, norma calon-calon pejabat di ling- Prinsipnya, tanpa sta- Untuk memastikan pertah-
paganda dan agitasi atas rapuh, dan rentan terkoyak. di atas segala norma. Kebe-
kungan kementerian dan tus lolos assessment atau anan ideologis tetap tangguh
casila sebagai ideologi nama kitab suci guna meng- Pasca-Pilpres 2019, kebru- basan adalah norma. lembaga, calon-calon petinggi litsus Pancasila dari BPIP, dan tidak gampang digun-
pemersatu bangsa. galang dukungan bagi talan politik yang diper- Pancasila adalah norma lingkungan BUMN yang se- calon-calon pejabat, baik di cang, apalagi digantikan oleh
Tanda bahaya ini paslon tertentu telah mem- tontonkan itu semakin hari yang mengatur kebebasan lama ini sedemikian rapuh lingkungan K/L maupun ideologi lain, menurut hemat
semakin hari semakin belah dan membagi kon- semakin merusak silatura- agar tidak menjadi ke- pertahanan ideologisnya. BUMN tidak dapat menem- saya, satu injakan rem lagi
stituen seolah-olah menjadi him kebangsaan yang sudah sewenangan. Silaturahim Tujuan utama assessment pati posisi struktural di K/L harus dilakukan keras-keras,
nyaring dan butuh dua golongan belaka, pro- terjalin puluhan tahun la- adalah norma. Pancasila atau litsus Pancasila itu untuk maupun BUMN. Sementara yaitu assessment atau litsus
mitigasi segera. khilafah dan loyalis Pancasila. manya. Tak pelak lagi, hanya mengatur silaturahim tidak memastikan seluruh pejabat itu, para pejabat yang ter- Pancasila di lingkungan K/L
Kenyataan yang terasa begi- karena kalah suara di pang- eksklusif, mengecualikan, K/L dan segenap calon peting- bukti tak lolos assessment dan BUMN.

Bahaya Radikalisasi dan

Liberalisasi Birokrasi

Penulis: Andre Notohamijoyo

Pasca Pilpres dan Di setiap pemilihan Barat, Selasa, 12 Maret 2019 Negara (ASN), jabatan setara lit selama puluhan tahun menyandang gelar master kepentingan pihak tertentu
Pileg 2019, Kemente- umum baik pusat maupun menyampaikan bahwa ber- eselon I dapat ditempati oleh hingga menduduki posisi maupun doktor dari pergu- dan dijadikan permainan
dasarkan hasil investigasi non pegawai negeri sipil atau JPT Pratama. Sementara ruan tinggi ternama.
oligarki kekuasaan. Terlebih
daerah, tuduhan ketidakn-
rian/Lembaga Pemer- etralan sering muncul pada BNPT sekitar 2 juta pegawai non pegawai karir. itu, karena belum ada pen- Demikian pula begitu jika figur non PNS masuk
intah (K/L) kembali ASN baik berupa dukungan BUMN berpotensi terpapar Jabatan tersebut ber- gaturan khusus bagi peserta banyak PNS yang ber- ke K/L strategis yang sarat
berfokus pada pelak- individu maupun instansi. paham radikal. d asark an UU b ern a - dari jalur non PNS, kadang prestasi seperti mantan rahasia negara.
sanaan program dan Kondisi tersebut terus mun- Beberapa kasus teroris ma Jabatan Pimpinan kala seorang personil non Wapres Boediono, Walikota Liberalisasi birokrasi terse-
cul akibat kebijakan di era yang melibatkan ASN juga Tinggi (JPT) Madya untuk PNS yang tidak memiliki Surabaya Tri Rismaharini, but dapat menjadi pemicu
kegiatan yang telah Orde Baru yang mengarah- menjadi tanda bahaya bagi pejabat eselon I seperti Dirjen, pengalaman kerja dan mantan Gubernur Jatim tumbuhnya radikalisasi di ka-
dialokasikan untuk kan PNS mendukung salah Indonesia. Ancaman radi- Sekjen, Irjen, Kepala Badan, prestasi yang memadai den- Sukarwo, Menko Pereko- langan ASN. Liberalisasi me-
tahun ini. Di tengah satu partai atau organisasi kalisme membahayakan Deputi dan Staf Ahli Menteri. gan mudahnya melenggang nomian Darmin Nasution, nyebabkan turunnya esprit
kedaulatan NKRI dan Pan-
sosial politik (orsospol).
Adapun JPT Utama untuk po-
masuk menjabat eselon I Kepala Bappenas Bambang de corps dari para PNS dan
kesibukan pemerin- Di era reformasi, keter- casila sebagai dasar negara. sisi Kepala Lembaga Pemerin- di suatu K/L sebagaimana Brodjonegoro dan lain-lain. di akar rumput menyebabkan
tah tersebut, hal yang libatan ASN tersebut terus Perkembangan radika- tah Non Kementerian (LPNK). terjadi saat ini. Siapakah yang meragukan perlawanan, salah satunya
Inilah gejala liberalisasi kecakapan mereka?
masih melekat adalah terjadi meskipun aturan lisme di birokrasi pemer- UU ASN membagi aparatur birokrasi pemerintahan Rhenald Kasali dalam bu- berupa radikalisasi. Kondisi
tersebut merupakan dampak
yang ada melarangnya. intah tersebut merupakan sipil negara menjadi 2 golon-
perihal dugaan keti- Hal yang mengkhawatir- buah dari kebijakan yang gan yaitu PNS dan Pegawai yang terjadi di Indonesia. kunya Recode DNA (2010) berbahaya bagi NKRI.
daknetralan aparatur kan adalah keterlibatan dilakukan pada periode Non PNS yang disebut den- Meskipun demikian, ban- menyatakan bahwa personil Diperlukan tindakan pre-
sipil negara (ASN) ASN dalam politik terkait pemerintahan terdahulu. gan Pegawai Pemerintah yak pihak setuju dengan PNS banyak yang brilian dan ventif yang harus segera di-
de ngan P e r janjian penempatan personil non memiliki kecakapan di atas jalankan. Di sinilah perlunya
Di era Orde Baru, lang-
dalam kontestasi poli- dengan gerakan intoleransi kah intelijen Jenderal Ali Kerja (P3K). Berdasarkan UU PNS dalam suatu K/L. Per- rata-rata. Sistem hirarki yang penelaahan dari hulu ke hilir
dan radikalisasi. Radika-
tik di Indonesia. lisasi dalam Kamus Besar Moertopo sebagai Asisten ASN tersebut, personil non sepsi masyarakat terhadap ketat dari birokrasi yang me- perihal merosotnya kesetiaan
Bahasa Indonesia (KBBI) Pribadi Presiden bidang PNS dapat mengikuti seleksi praktek korupsi, lamban nyebabkan personil PNS me- individu ASN kepada negara
adalah proses, cara, perbua- politik yang menggandeng untuk menduduki posisi JPT dan buruknya pelayanan nahan diri untuk berinisiatif termasuk revisi UU ASN. Pen-
tan meradikalkan. Cara dan kelompok radikal dan baik Madya maupun Utama birokrasi menjadi sebab sehingga terkesan lambat. didikan terhadap para ASN
perbuatan meradikalkan eks Darul Islam/Tentara di seluruh Kementerian/Lem- musabab buruknya citra PNS lebih dapat diken- yang saat ini cenderung hanya
tersebutlah yang menjadi Islam Indonesia (DI/TII) baga (K/L). PNS di mata masyarakat. dalikan dengan peraturan mengacu pada manajemen bi-
kelanjutan perkembangan serta penyusupan pada Meskipun peraturan tu- Hal tersebut tidak dapat negara apabila melakukan rokrasi dan menjauh dari pen-
radikalisme agama oleh jejaring birokrasi ternyata runan dari UU ini telah dipungkiri meskipun ti- penyimpangan/pelangga- gamalan nilai-nilai Pancasila
ASN di berbagai K/L. menjadi benih kekuatan disusun, namun banyak dak seluruhnya benar. ran terhadap sumpah ja- juga perlu ditinjau kembali.
Berdasarkan data yang radikalisme. Keterlibatan K/L yang mengabaikannya. Stigma bahwa PNS adalah batan maupun konstitusi. Keberadaan Badan Pem-
diterbitkan oleh Badan Inteli- parpol tertentu yang pro Kriteria ditetapkan secara pegawai-pegawai yang Seorang PNS mudah ditelu- binaan Ideologi Pancasila
jen Negara (BIN) tahun 2018, radikalisme dalam jabatan sepihak oleh panitia seleksi bodoh, malas dan tidak me- suri rekam jejaknya karena (BPIP) merupakan oase
terdapat 41 masjid dari 100 Menteri/Pejabat Negara/ yang ditunjuk oleh peja- miliki inisiatif sudah tidak perjalanan karirnya ter- di tengah pertumbuhan
buah masjid yang dimiliki Direktur Badan Usaha Mi- bat pembina kepegawaian relevan lagi bagi sebagian lacak melalui berbagai surat radikalisme pada ASN.
oleh Kementerian/Lembaga lik Negara (BUMN) mem- (P2K) yaitu Menteri atau besar institusi pemerintah keputusan atau penunjukan Diharapkan peran BPIP
dan BUMN yang terpapar perkuat jejaring radikalisme Kepala Lembaga sehingga baik pusat maupun daerah. yang dimilikinya meskipun dapat dioptimalkan melalui
paham radikal. Secara rinci, di era reformasi. standar seleksi setiap K/L Begitu pula stigma bahwa PNS tersebut dimutasikan pendampingan penyusu-
BIN memetakan masjid yang Selain radikalisasi, hal yang tidak sama. Seringkali kri- PNS merupakan para per- atau dipekerjakan di K/L nan program K/L yang
terpapar radikalisme adalah harus diwaspadai adalah lib- teria yang ditetapkan bagi sonil lulusan kelas dua dari lain. berorientasi pada nilai-nilai
7 masjid kategori rendah, eralisasi birokrasi yang ter- peserta seleksi non PNS universitas maupun sekolah Posisi eselon I merupakan Pancasila sebagai ideologi
17 masjid kategori sedang jadi saat ini. Hal tersebut jauh lebih ringan diband- tinggi di Republik ini. posisi yang strategis dalam negara.
dan 17 masjid kategori be- terkait dengan terbukanya ingkan dengan peserta Fakta membuktikan bah- penyusunan kebijakan dan Di sinilah perlunya
rat. Kepala Badan Nasional akses bagi masyarakat non seleksi dari PNS. wa personil PNS meru- penanggung jawab dalam reaktualisasi keteladanan,
Penanggulangan Terorisme PNS untuk menjabat peja- P2K seringkali meng- pakan lulusan teratas dari penyusunan peraturan pe- musyawarah dan mufakat
(BNPT), Komjen Pol Suhardi bat eselon satu. Berdasarkan abaikan bahwa seorang perguruan tinggi ternama rundang-undangan. Pener- para pendiri negara untuk
Alius saat acara BUMN Great Undang-Undang No. 5 tahun PNS karir harus melewati dalam maupun luar negeri. apan UU ASN membuat melawan radikalisasi dan
Camp di Lembang, Jawa 2014 tentang Aparatur Sipil tahapan yang sangat su- Begitu banyak PNS yang seluruh K/L rawan disusupi liberalisasi birokrasi saat ini.

PALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Nafiri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhatik Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi Effendi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)