Page 2 - tmp_Neat

OPINI

JUMAT,14 JUNI 2019 02

Akreditasi tidak

Mengorbankan Peserta JKN

Penulis: Timboel Siregar

PERSOALAN Persoalan muncul ketika untuk mengakses pelayanan menunggu pelaksanaan ke RS yang bekerja sama kepesertaan JKN akan sema- JKN mendapatkan ruang
akreditasi rumah Peraturan Menteri Kese- kesehatan di RS. survei hanya boleh beker- dengan BPJS Kesehatan. kin meningkat, yang di akhir perawatan. BPJS Kese-
hatan juga lebih fleksibel
Faktanya saat ini, dengan tahun 2019 ditargetkan se-
Atas masalah ini Menkes ja sama untuk pelayanan
hatan (Permenkes) Nomor
sakit (RS) mencuat 71 Tahun 2013 juncto Per- telah mengeluarkan su- ke sehatan tertentu seperti jumlah RS yang bekerja banyak 254.670.870 orang, dalam menerapkan rujukan
menjadi perhatian menkes Nomor 99 Tahun rat tertanggal 7 Mei 2019 kegawatdaruratan, pelay- sama sebanyak 2.454 RS dipastikan utilitas JKN di RS online. Bila daftar RS ruju-
publik saat ini. Ma- 2015 mengamanatkan akre- dengan memberikan dis- anan kesehatan yang sudah (per 31 Januari 2019) dan akan semakin meningkat. kan di fasilitas kesehatan
salah akreditasi telah ditasi sebagai syarat kerja kresi baru. Dari 127 RS yang terjadwal seperti hemodi- jumlah peserta JKN menca- Dengan jumlah RS yang tingkat pertama (FKTP),
sama antara RS dan BPJS sertifikat akreditasinya akan alisa, kemoterapi, dan radio pai 219.669.453 orang (per bekerja sama cenderung misalnya FKTP A, ada 6 RS
muncul pada awal Kesehatan efektif per 1 Janu- berakhir sampai 30 Juni terapi. RS yang sudah be- 1 April 2019), masih ba- menurun karena akreditasi, tapi karena akreditasi ting-
Januari 2019 karena ari 2019. 2019, sebanyak 67 RS sudah rakhir akreditasi dan belum nyak persoalan yang di- dipastikan peserta JKN akan gal 4 RS, BPJS Kesehatan
Bagi RS yang belum me-
ada ratusan RS yang miliki akreditasi, perso- dilakukan survei reakre- mengajukan reakreditasi ha- alami peserta JKN di RS semakin sulit mengakses RS. bisa memasukkan RS dari
ditasi oleh KARS, di mana rus terputus kerja samanya.
wilayah lain yang dekat

seperti sulitnya mendapat-
belum memiliki akre- alannya selesai ketika Men- 48 RS telah lulus dan 19 kan ruang perawatan, harus Usulan solusi menjadi RS rujukan FKTP A.
ditasi harus diputus teri Kesehatan (Menkes) RS menunggu penetapan Dampak kerja sama yang mengantre mendapatkan Solusi jangka pendek, Untuk jangka menengah-
kerja samanya oleh memberikan perpanjangan kelulusan. terputus pelayanan rawat jalan, dan Menkes sebaiknya men- panjang, pemerintah harus
kerja sama sampai 30 Juni
meningkatkan jumlah RS
menanti berbulan-bulan gizinkan RS yang se-
Seluruh RS wajib melaku-
Sementara itu, 50 RS
Badan Penyelenggara 2019 dengan keharusan RS telah terjadwal dan sedang kan akreditasi dalam upay- untuk operasi. dang menunggu jad - yang bekerja sama dengan
Jaminan Sosial (BPJS) mendapatkan akreditasi menunggu pelaksanaan anya meningkatkan mutu Utilitas program JKN tiap wal survei termasuk RS BPJS Kesehatan dengan
Kesehatan. dari KARS (Komite Akredi- survei, 4 RS belum menga- pelayanan kepada pasien. tahun meningkat di RS, baik yang belum mengaju- cara membangun RS baru,
tasi RS). jukan permohonan reakre- Akreditasi RS adalah suatu rawat jalan maupun rawat kan reakreditasi, tetap memberikan insentif agar
Persoalan baru yang ditasi walaupun akreditasi pengakuan yang diberi- inap. Utilitas rawat jalan bekerja sama secara investor mau membangun
mucul adalah RS yang su- mereka sudah berakhir, dan kan oleh pemerintah pada tahun 2014 sebesar 19,94%, penuh hingga 30 Juni RS dan bersedia bekerja
dah memiliki akreditasi dan 6 RS yang akreditasinya manajemen RS dan wajib di- di 2015 menjadi 26,11%, di 2019, sama seperti RS sama, termasuk insentif
sudah habis masa berlaku- akan berakhir namun belum lakukan minimal tiga tahun 2016 sebesar 29,24%, di 2017 yang belum memiliki bagi RS level menengah-
nya namun belum diper- mengajukan permohonan sekali, sesuai amanat Pasal menjadi 34,52%, dan di 2018 akreditasi tetap bekerja atas yang selama ini tidak
panjang atau masih dalam re-akreditasi. 40 ayat (1) UU No. 44 Tahun sebesar 35,82%. sama secara penuh. mau bekerja sama dengan
proses menunggu jadwal Bagi RS yang sudah lu- 2009 tentang RS. Untuk utilitas Rawat Inap BPJS Kesehatan harus BPJS Kesehatan agar berse-
survei dari KARS, harus ter- lus re-akreditasi maupun Menkes memang harus tahun 2014 sebesar 3,85%, di memiliki rencana miti- dia melayani peserta JKN.
putus kerja samanya dengan sedang menunggu pene- menjalankan regulasi ini 2015 menjadi 4,15%, di 2016 gasi atas berkurangnya Semoga ketentuan akre-
BPJS Kesehatan. Terputus- tapan kelulusan, Kemenk- tapi harus melihat kondisi sebesar 4,45%, di 2017 sebe- RS yang bekerja sama, ditasi tidak mengorbankan
nya kerja sama ini berdam- es mengizinkan RS bisa riil peserta JKN yang sangat sar 4,68%, dan 2018 menjadi seperti memaksimalkan peserta JKN mendapatkan
pak bagi peserta jaminan bekerja sama secara penuh, membutuhkan kemudahan 5,09%. Unit Pengaduan di RS-RS pelayanan kesehatan yang
kesehatan nasional (JKN) sementara RS yang sedang akses pelayanan kesehatan Dengan fakta di atas dan guna membantu pasien baik dan mudah di RS.

Prospek Pemerintahan Efektif

Penulis: August Mellaz

HASIL Pemilu 2019 tinggal Bagaimanapun juga, Pemerintahan presiden- Serikat atau menganut (ENPP) sebesar 7,47 atau Pertama, apakah komit- Meski demikian, satu
menunggu sejumlah proses penetapan hasil pemilu sialisme multipartai kerap prinsip penyatuan kekua- tujuh sistem kepartaian. men koalisi yang dibentuk hal tetap harus diingatkan
Meski indeks sistem sejak awal dimulainya kepada presiden terpilih
nasional yang dilakukan dianggap sebagai kombi-
saan dan penyatuan tu-
formal, baik penetapan KPU pada 21 Mei 2019 me- nasi yang sulit menyang- juan, sebagaimana jamak kepartaian Pemilu 2019 ini pencalonan pasangan ca- serta koalisi pendukung-
perolehan kursi, pene- nyediakan sejumlah data kut efektivitasnya sebab ditemui di negara-negara lebih rendah jika diban- pres/cawapres dapat tetap nya. Salah satu tujuan ke-
tapan calon oleh Komisi penting untuk memiti- memiliki kecenderungan Amerika Latin ataupun dingkan dengan Pemilu terjaga atau akan goyah, serentakan pemilu ialah
Pemilihan Umum (KPU), gasi dan mengukur sejauh mendorong munculnya negara-negara penganut 2014 dengan indeks 8,17 oleh karena sudah dimu- dalam rangka mening-
atau delapan sistem kepar-
mana prospek pemerin-
katkan efektivitas sistem
lainya pembicaraan de-
personalisasi politik figur presidensialisme lainnya.
maupun sengketa hasil tahan efektif yang akan yang menutup kompetisi Premis dasarnya din- taian, masuk kategori multi- ngan sejumlah partai dari pemerintahan melalui ba-
pemilu di Mahkamah Kon- terbentuk pasca-pemilu. politik dan program par- yatakan demikian, desain partai ekstrem (Coppedge, kubu yang lain. Kedua, ngunan koalisi yang ajek.
Putusan MK No 14/
stitusi (MK). Lepas dari PUU-XI/2013 menye- tai, dan termasuk men- konstitusi menentukan 1998) atau sistem multi- komitmen berkoalisi dan Namun, teorisasi ini
dorong kemacetan politik bagaimana sistem pemer-
partai tanpa satu partai menjalankan program bisa buyar, ketika presiden
perdebatan apakah format diakan tiga pertimban- (Mainwaring, 1990; Linz, intahan yang ideal, dan dominan (Blondel, 1968). pemerintahan di lembaga terpilih justru tergoda
Pemilu Serentak 2019 ber- gan utama yang menjadi 1994). Sejumlah ahli me- sistem pemerintahan akan Namun, jika sistem kepar- perwakilan juga membu- untuk mengubah komit-
kesuaian tidaknya dengan tujuan keserentakan pe- miliki pandangan kon- menentukan sistem pe- taian dihitung berdasarkan tuhkan ukuran kompen- men dan cikal bakal ko-
porsi kursi koalisi, indeks sasi politik pada konteks alisi permanen yang sudah
milu: pertama, memerkuat tra, kompleksitas ataupun milu (Lijphart, 2004).
concurrent election, yaitu efektivitas sistem peme- kerumitan yang ada tida- Melihat alur di atas, Pas- ENPP menghasilkan angka pembentukan kabinet. dibangun sejak awal.
penyelenggaraan pemilu rintahan (presidensialisme klah memadai untuk me- al 20 Ayat (2) UUD 1945 1,91 atau sistem kepartaian Apakah porsi duku- Catatan berikutnya. Se-
nasional: pilpres, pemilu yang kuat, DPR yang men- nilai efektif atau tidaknya memberikan satu sinyal dwipartai. ngan setiap partai ang- cara teori pemerintahan
DPR, dan DPD pada satu jalankan kewenangannya sebuah sistem. tegas bahwa sistem pemer- Pada sisi tendensi pem- gota koalisi di DPR akan efektif bisa terwujud. Un-
Perlu beranjak pada satu intahan presidensialisme bentukan mayoritas dan tecermin melalui derajat tuk mengujinya, dapat
secara efektif, dan sistem
periode waktu; dipisah kepartaian sederhana); kesepakatan bersama bah- Indonesia diasumsikan efektivitas sistem peme- kabinet Ketiga, apakah dimulai dengan membuka
dengan pemilu lokal: kedua, original intent atau wa pemerintahan koalisi berjalan efektif jika terjadi rintahan. Data hasil pemi- disiplin fraksi koalisi kontrak koalisi yang telah
pilkada dan pemilu DPRD. penafsiran sistematik atas presidensial hendaknya penyatuan kekuasaan dan lu menunjukkan distribusi pemerintah tetap terjaga dibuat kepada publik.
penyatuan tujuan antar-
kursi lima partai politik pada masa pemerintahan. Kontrak koalisi, bukanlah
konstitusi; dan ketiga, diterima sebagai kenisca-
Biarlah itu nanti menjadi efisiensi pemilu (aspek yaan politik dan konstitusi dua cabang kekuasaan, koalisi pengusung pasa- Misalnya, soliditas fraksi sekadar dokumen yang
bagian pertimbangan dan penyelenggaraan, mengu- demokrasi. yakni eksekutif dan leg- ngan 01 menguasai setida- koalisi dalam pengesa- berisi iktikad politik antara
evaluasi bagi pembentuk rangi konflik horizontal, Dalil pemerintahan ko- islatif. Hal ini bisa dili- knya 60,70% dari total 575 han undang-undang atau- pasangan calon dan partai-
mendorong pelaksanaan alisi tersebut kemudian hat dari ketentuan pada kursi di DPR, sedangkan pun kebijakan-kebijakan partai pendukung, melain-
undang-undang periode hak pilih warga negara dirumuskan dalam sejum- pasal konstitusi di atas presiden terpilih meraup lain yang membutuhkan kan bagian dari komitmen
mendatang. dalam membangun check lah terminologi, seperti ‘setiap rancangan undang- 55,33% suara pemilih. persetujuan dua cabang politik pasa ngan calon
and balances pemerin- presidencialismo de coal- undang dibahas Dewan Konfigurasi itu akan ber- kekuasaan, baik eksekutif terpilih dan partai koalisi
tahan presidensial). izao (Abranches, Limongi, Perwakilan Rakyat dan dampak terhadap situasi maupun legislatif. dengan publik.
dan Figueiredo, 1988), Presiden untuk mendapat- bahwa presiden terpilih, Kontrak politik bagian
Dalil keserentakan neo-presidencialismo de kan persetujuan bersama’. selain memeroleh suara Tantangan dari dokumen publik se-
Tulisan ini coba mem- compromiso (Lanzaro, Efektivitas sistem pemer- mayoritas pemilih, juga Pada akhirnya, data ha- hingga perlu diketahui
batasi penilaiannya pada 1998), presidencialismo de intahan dan ukurannya akan menikmati duku ngan sil Pemilu 2019 memerli- dan dikawal bersama apa
tujuan pertama, yaitu renovado (Nolte, Fernán- Ada dua indikator pent- mayoritas di DPR. Kohe- hatkan sejumlah modali- saja agenda politik dan
prospek sistem pemerin- dez, 1998), ataupun parla- ing yang dapat kita baca rensi berupa penyatuan tas penting bagi prospek program-program yang
tahan efektif pasca-pemilu mentarisierung des Prasi- pasca-Pemilu Serentak kekuasaan dan penyatuan pemerintahan presiden- akan dilaksanakan, terma-
dan bagaimana mengu- dentialismus (Nolte, 2004). 2019. Bagaimana sistem tujuan antarcabang kekua- sialisme efektif. Namun, suk komitmen pembagian
kurnya. Sementara itu, Sejumlah ahli memberi- kepartaian yang terbentuk saan terjadi sehingga po- modalitas ini bukan be- kekuasaan yang dilaku-
tujuan kedua dan ketiga kan saran agar efektivitas dan sejauhmana tendensi tensi konflik kelembagaan; rarti premis yang tidak kan di antara anggota-
akan diurai pada kesem- pemerintahan presiden- pembentukan pemerin- eksekutif dan legislatif dapat berubah mengingat anggota koalisi. Dengan
patan lain. Tentu saja, sialisme dilihat dari sisi tahan mayoritas. Sistem dapat dihindari. Den- dinamika politik yang ada. demikian, ke depan, tidak
penilaian dan alat ukur prototipenya, sebagaima- kepartaian diukur dengan gan demikian, efektivitas Pada akhirnya akan ber- ada lagi alasan pembenar
yang dipergunakan untuk na yang menjadi desain menggunakan formula sistem pemerintahan teo- gantung sejumlah faktor apa pun bagi presiden ter-
melakukan penilaian, ber- dalam konstitusi. jumlah efektif partai di retis akan terwujud. lain di luar dimensi elek- pilih, kabinet, dan koalisi
gantung pada penetapan Apakah menganut prin- parlemen (Laakso-Ta- Teorisasi efektivitas toral, seperti kalkulasi poli- pendukung untuk tidak
hasil resmi oleh KPU dan sip pemisahan kekuasaan agepera, 1979) memerli- pemerintahan presiden- tik, model kepemimpinan, merealisasikan program-
putusan MK tentang sen- dan pemisahan tujuan hatkan, effective number sialisme di atas tentu me- maupun iktikad politik program dalam periode
gketa hasil pemilu. sebagaimana di Amerika of parliamentary parties miliki sejumlah syarat. dari dua kubu yang ada. masa pemerintahan.

PALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Nafiri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhatik Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi Effendi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)