Page 6 - tmp_Neat

jumat, 14 juNI 2019 06

Warga Rungan Hulu Butuh Masih Ada PBS Belum

Jaringan Seluler

PALANGKA RAYA, PPOST jaringan seluler, warga setempat hambat lahan masyarakat.
Saat ini akses jaringan tele- harus berjalan kaki menempuh Sampai sekarang tidak ada Sejahterahkan Karyawan
komunikasi merupakan sarana jarak sejauh tiga kilometer,” informasi terkait tindak lan-
penting untuk berkomunikasi ungkapnya kepada wartwan, jut pembangunannya,” kata
dan mencari informasi. Namun kemarin. Andina,
di Kalimantan Tengah (Kalteng) Wakil rakyat dari daerah Karena itu, menurut Andina,
masih ada sejumlah wilayah pemilihan (dapil) I meliputi DPRD Kalteng akan berkoor-
yang belum terjamah jaringan Kabupaten Katingan, Gumas dinasi dengan DPRD Gumas PaLaNGKa RaYa, PPOSt Sosial (BPJS). masih lemah dalam melayani
telekomunikasi tersebut. dan Kota Palangka Raya ini juga dan pemerintah setempat agar “Masih ada karyawan yang dan melindungi masyarakat,
Diantaranya, di Desa Tum- mengungkapkan, masyarakat harapan masyarakat itu bisa Sekretaris Komisi D bidang tenaga kerja Dewan Perwakilan belum diikutkan dalam program khususnya karyawan,” jelas
bang Rahuyan, Kecamatan Run- Desa Tumbang Rahuyan sudah ditindaklanjuti dan secepatnya Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), H Ji- BPJS untuk jaminan kecelakaan, Jimin.
gan Hulu, Kabupaten Gunung mengajukan bantuan pemban- direalisasikan. min, mengingatkan agar seluruh perusahaan besar swasta kesehatan, hari tua dan kema- Selain masalah hak kary-
Mas (Gumas). Anggota DPRD gunan menara jaringan seluler “Hal ini sebenarnya men- (PBS) memperhatikan kesejahteraan karyawan. tian,” jelas Jimin. awan atau buruh, Jimin juga
Kalteng, Andina Theresia Na- kepada pemerintah melalui jadi ranah DPRD Gumas dan Persoalan ini, kata wakil rakyat mendukung penghapuasan
rang mengatakan, saat berkun- kerja sama dengan salah satu pemerintah setempat. Tapi kita dari daerah pemilihan (dapil) III sistem karyawan outsourcing.
jung ke Tumbang Rahuyan provider jaringan seluler dan akan mengkoordinasikan agar Jimin menilai, saat ini masih kabupaten, melakukan evaluasi meliputi Kabupaten Lamandau, Ia menilai, sistem penerimaan
beberapa waktu lalu warga telah disetujui beberapa tahun dapat direalisasi, sehingga ma- ada PBS yang belum melak- bagi PBS yang tidak menjamin Sukamara dan Kotawaringin tenaga kerja seoerti itu banyak
setempat mengharapkan agar lalu. Namun pembangunannya syarakat Tumbang Rahuyan bisa sanakan kewajiban terhadap kes- hak karyawan atau buruh. Barat ini, menjadi keluhan bagi menguntungkan perusahaan pe-
akses jaringan telekomunikasi terkendala lahan masyarakat. menikmati pembangunan infas- ejahteraan karyawan. Masih ban- “Kami mendukung tindakan para buruh dan serikat pekerja nyedia jasa pekerjaan.
bisa menjamah desa tersebut. “Sudah disetujui salah satu truktur, khususnya di bidang yak buruh yang belum sejahtera. tegas kepada PBS yang tidak di wilayah setempat. Karena Untuk itu, dewan mengharapkan
“Hanya untuk mendapatkan provider swasta, namun ter- komunikasi,” katanya.(art/P4) “Kami masih mendapat infor- memperhatikan kesejahteraan itu, instansi terkait diharapkan , outsourcing tidak diberlakukan
masi bahwa masih ada hak-hak karyawannya,” kata Jimin. dapat betindak tegas dalam me- lagi, khususnya pada perusahaan
buruh yang belum dipenuhi Diungkapkan, ketika dirinya nindaklanjuti hal itu. Pasalnya, di Kalteng.
“Sistem ini hanya memberikan
Perhatikan Kebersihan kesejahteraannya oleh PBS,” melaksanakan kunjungan ke keberadaan BPJS berbeda den- kemudahan bagi perusahaan dalam
pelosok daerah beberapa waktu
ujarnya di gedung DPRD Kalteng,
gan pemberlakuan Undang-
lalu, ternyata masih banyak pe-
kemarin.
mencari pekerja dengan upah mu-
Undang Nomor 3 tahun 1992.
Karena itu, legislator Partai
“Kalau Jamsostek menggu-
Objek Wisata Demokrat Kalteng ini, mendesak rusahaan yang belum melak- nakan sistem otomatis dalam rah. Apabila perusahaan tidak mem-
sanakan kewajibannya, seperti
butuhkannya, maka akan mudah
perlindungan karyawan pada
pemerintah melalui Dinas Tenaga
melakukan pemutusan hubungan
melindungi keberadaan bu-
Kerja (Disnaker) provinsi atau Badan Pe-nyelenggara Jaminan ruh. Sedangkan BPJS sendiri kerja (PHK),” jelasnya.(art/P4)
PALANGKA RAYA, PPOST mengatakan, masalah lain yang PDI Perjuangan ini, masalah sam-
Dinas Kebudayaan dan Pari- kerap dialami para wisatawan pah juga harus mendapat perha-
wisata diharapkan menata kem- asing yang berkunjung adalah tian. Pasalnya, berdasarkan infor-
bali objek wisata unggulan masi yang diterimanya dari
di daerah, terutama dari “Kita harapkan jangan sampai para sejumlah pemandu wisata,
informasi, segi kebersihan sejumlah objek wisata kerap
dan ketersediaan fasilitas. wisatawan begitu datang ke objek dikritik wisatawan asing
Begitu disampaikan ang- wisata melihat begitu banyak sam- karena banyaknya sampah
gota DPRD Kalimantan yang berserakan di seputar
Tengah (Kalteng), Duwel pah berserakan. Hal itu jelas akan lokasi wisata itu.
Rawing kepada wartawan, mengundang preseden buruk,” “Kita harapkan jangan
kemarin. sampai para wisatawan be-
“Tidak bisa dipungkiri, gitu datang ke objek wisata
hingga kini bidang pariwisata minimnya informasi terkait keg- melihat begitu banyak sampah
masih banyak yang perlu dibe- iatan maupun pertunjukan yang berserakan. Hal itu jelas akan
nahi. Ini harus menjadi perhatian menonjolkan kebudayaan asli mengundang preseden buruk.
pemerintah, khususnya bagi dinas suku Dayak. Karena itu kita sangat berharap
terkait untuk terus berbenah,” “Hal itu terjadi lantaran wisa- agar pemerintah dan masyara-
katanya di gedung DPRD Kalteng, tawan asing, selain mengunjungi kat setempat dapat bekerjasama
kemarin. destinasi wisata, kedatangannya untuk menjaga kebersihan di
Wakil Rakyat dari daerah pe- juga ingin melihat secara langsung objek wisata. Kepariwisataan itu
milihan (dapil) I meliputi Kabu- kebudayaan dari masyarakat atau mencerminkan wajah dari suatu Foto : PPost/Ist
paten Katingan, Gunung Mas suku setempat,” jelas Duwel. daerah,” jelas Duwel Rawing. KuNKER - Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Kalteng, H Jimin dan H Abdul Hadi, saat akan bertolak ke luar daerah dalam rangka kunjungan kerja (kunker)
dan Kota Palangka Raya ini juga Kemudian, lanjut politisi senior (art/P4) beberapa waktu yang lalu.

Raperda Penindakan

Prostitusi Diharapkan

Segera Selesai

muaRa tEWEH, PPOSt tumbuh menjamur,” katanya, banyak sarana yang memung-
Program pemerintah pusat yang menyatakan tahun 2019 kemarin. kinkan orang untuk melaku-
Dijelaskan, memang ada
kan praktek prostitusi secara
harus bebas Indonesia dari praktek prostitusi memba- dampak dan konsekwensi yang online. “Ini tentunya pekerjaan
wa nampak sangat luas, terutama bagi daerah yang di harus dirasakan dari penutupan rumah buat kita semua. Perlu
wilayahnya ada lokalisasi prostitusi. lokalisasi di Barut atau yang kerjasama semua pihak dalam Foto : PPost/M. Nasution
terkenal dengan nama Merong pemberatasannya,” kata ang- BERSaLamaN - Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas dan Wakil Ketua DPRD Acep Tion bersalaman dengan
itu. Dampak positifnya yakni gota Komisi I ini. anggota dewan dan pejabat pemerintah kabupaten usai rapat paripurna, kemarin.
Karena itu beberapa daerah dukungan terhadap rancangan akan menaikan harkat martabat Karena itu, menurut War-
membuat payung hukum beru- peraturan daerah (raperda) pen- seorang perempuan. Namun datun, perlu penindakan atau Retribusi RPH Bisa Jadi
pa peraturan daerah (perda) anggulangan prostitusi dan per- di sisi lain dikhawatirkan akan penanggulangan sejak dini
guna memperlancar pelaksanaan buatan asusila yang diajukan tumbuh lokalisasi yang baru terhadap tempat-tempat yang
eksekusi atau ditutupnya lokasi pemerintah daerah untuk dijadi- dalam bentuk lain. dicurigai berpotensi mengarah
prostitusi. kan perda. “Kalau praktek prostitusi di ke praktek prostitusi. Sumber PAD
Menyikapi hal itu, legislator “Apabila sudah dijadikan perda lokalisasi kesehatannya bisa “Sebuah tantangan berat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan, kita berharap diawasi oleh Dinas Kesehatan, bagi dinas, badan atau instansi
(DPRD) Kabupaten Barito Utara jangan ada tebang pilih. Bah- sementara kalau liar hal itu yang terkait kalau memang ingin MUARA TEWEH, PPOST Sebelumnya Bupati Barut, 2017 tentang perubahan atas
(Barut), Wardatun Nurjamilah kan dalam penertibannya harus bisa jadi bumerang karena tidak menegakkan raperda penang- Legislator DPRD Kabupaten Nadalsyah mengatakan, pem- Perda Nomor 9 tahun 2011 ten-
mengatakan, fraksinya, yaiyu merata juga. Jangan sampai di lo- bisa dikontrol,” jelas Wardatun. gulangan prostitusi apabila Barito Utara (Barut), Rosi Wa- bentukan produk hukum dalam tang retribusi jasa usaha yang
fraksi Partai Persatuan Pemban- kalisasi yang satu ditutup, tapi di Selain itu, lanjutnya, di za- nantinya dijadikan perda, “ ka- hyuni mengatakan, rancangan bentuk daerah pada dasarnya mencakup jenis retribusi rumah
gunan (PPP), sudah menyatakan beberapa titik lainnya dibiarkan man serba digital sekarang ini tanya.(nsn/P4) peraturan daerah (raperda) retri- merupakan salah satu upaya potong hewan.
busi rumah potong hewan (RPH) dalam rangka mengakomodir “Retribusi rumah potong he-
sangat penting bagi pemerintah dan memberikan solusi bagi wan ini merupakan salah satu
jenis distribusi jasa usaha ber-
daerah, utamanya untuk pen-
setiap permasalahan serta pe-
Sejumlah Desa di Lahei Tagih Janji PLN ingkatan pendapatan asli daerah rubahan yang terjadi . dasarkan Undang-Undang No-
(PAD).
“Pengajuan rancangan meru-
mor 28 tahun 2009 tentang pajak
Pasalnya, raperda itu tidak
belum terakomodir sehingga
tuk menata perangkat hukum
hanya sebatas untuk pening- pakan upaya kita bersama un- daerah dan retribusi daerah yang
MUARA TEWEH, PPOST Enep dan Desa Muara Inu. antara Bupati dengan pihak tuk menghubungkan desa-desa katan PAD saja, namun juga yang diperlukan dalam rangka perlu dilakukan perubahan ked-
Sejumlah desa di Ring I Pem- Anggota DPRD Kabupaten PLN setahun lalu. PLN berjanji di Kecamatan Lahei ini. pelegalan bagi rumah potong penyelenggaraan tugas-tugas ua atas Perda Nomor 9 tahun
bangkit Listrik Tenaga Mesin Barito Utara (Barut), Surianoor memasang jaringan listrik jika “Jadi kita mengharapkan hewan itu sendiri. Nantinya ada pemerintahan, pembangunan 2011 tentang produksi dengan
Gas (PLTMG) Bangkanai, Keca- mengatakan, usulan warga pemerintah sudah menyiapkan PLN dapat secepatnya mema- pembinaan dan pengawasan dari dan pembinaan masyarakat,” menambah jenis retribusi rumah
matan Lahei, menagih janji PLN yang menagih janji PLN agar akses jalan. Sekarang sekitar 85 sang jaringan listrik untuk de- pemerintah daerah atas rumah katanya. potong hewan,” jelas Nadalsyah.
untuk menyediakan jaringan segera memasang jaringan lis- persen jalan sudah dibuka ke sa-desa di Ring 1 tersebut. Kita potong hewan tersebut. Alasan mengajukan raperda Dengan ditambahnya jenis
listrik. Pasalnya, desa di wilayah trik ke desa-desa di Ring berala- desa-desa sekitar PLTMG, na- harapkan hal itu bisa menjadi “Ada pengawasan agar nanti- retribusi rumah potong hewan, retribusi rumah potong hewan
tersebut belum teraliri listrik. san, mengingat pemerintah mun jaringan listrik belum prioritas. Dengan masuknya nya hewan atau daging yang jelas Bupati, lantaran terkait sebagai salah satu jenis retribusi
Desa di ring I PLTMG yang kabupaten sudah membuka dipasang,” ungkapnya. listrik ke desa-desa di Ring dijual benar- benar sehat dan belum terakomodir dalam pe- yang dipungut dan tergolong
belum tersentuh jaringan listrik akses jalan ke Bengahon, Kar- Pemerintah daerah, jelas Su- 1 tentunya sangat berpenga- terkontrol. Selain itu, lingkun- rubahan kedua atas Perda Nomor dalam jenis retribusi jasa usaha,
itu, yakni Desa Hargandang, endan, Muara Pari, Muara Inu rianoor, melalui Perusda Batara ruh terhadap perkembangan gan rumah potong hewan pun 9 tahun 2011 tentang retribusi lanjut Bupati, diharapkan mam-
Desa Muara Pari, Desa Rahaden, dan Haragandang. Membangun telah membantu ekonomi masyarakat desa,” diharapkan bersih dan sehat,” jasa usaha yang telah diubah pu meningkatkan PAD Barut.
Desa Bengahon, Desa Hurung “Saya mengikuti pertemuan membukakan jalan tembus un- katanya.(bn/P4) jelas Rosi. dengan Perda Nomor 2 tahun (nsn/P4)