Page 5 - MAJALAH 203

Aspirasi: MIMB AR DEMOKRASI

Gus Muhaimin Minta Pemerintah

Revisi PP 85 2021

ASPIRASI DARI AP2GB SOLAH H DAULAY

impinan Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Menerima aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin
Belawan (AP2GB) Solah H Daulay menemui Iskandar meminta dengan tegas kepada Kementerian Kelautan dan
Pimpinan DPR RI guna menyuarakan aspirasi Perikanan (KKP) untuk segera merevisi PP tersebut.
terkait PP Nomor 85 Tahun 2021. Dimana, “PP Nomor 85 Tahun 2021 ini menyulitkan dan membuat pelaku
P tujuan pemerintah dengan PP tersebut adalah dan nelayan untuk memperbaiki ekonominya di masa pandemi ini.
untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan. Namun justru Oleh karena itu, DPR dengan tegas meminta kepada Pemerintah
membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan. Aturan melalui Menteri Kelautan untuk segera merevisi, memperbaiki,
sebelumnya kategori kapal kurang dari 60 GT dikenakan mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, karena ini sangat-sangat
tarif 1 persen. memberatkan,” tegasnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Lalu PP Nomor 75 Tahun 2015 meningkat 5x sehingga Rabu (3/11/2021).
menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Ia menilai PP tersebut terlampau ambisius untuk mengejar
“Dan di PP 85/2021 GT kapal semakin kecil juga dikenakan PNBP, padahal tidak ada target pemaksaan PNBP kepada KKP.
yaitu Kapal dengan ukuran 5-60GT tarif 5 persen. Tarif Selain itu, menurutnya, PP tersebut disusun tanpa melibatkan
PNBP 5 persen bagi nelayan kecil menurut kami mengada- dan mengajak nelayan dan para pelaku usaha perikanan,
ada, kami mempertanyakan KKP ini konsultasinya dengan sehingga terindikasi menguntungkan pihak luar dan
siapa?” kata Solah. menguntungkan bisnis besar. l es

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar foto bersama usai menerima aspirasi dari masyarakat. Foto: Runi/Nvl

MIMBAR DEMOKRASI menghadirkan aspirasi dari masyarakat yang langsung diserap dan diterima oleh Anggota DPR RI di
Rumah Rakyat agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh Anggota DPR RI maupun oleh Pemerintah

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 5