Page 10 - MAJALAH 203

LAPORAN UT AMA

Perkuat Pengawasan Pinjol

Kasus menjamurnya pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini ilegal lebih banyak ketimbang yang
mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Masyarakat turut resmi. Adapun mengutip data dari
mempertanyakan bagaimana bisnis kredit internet itu diawasi Satgas Waspada Investasi (SWI), jumlah
pinjol ilegal di tanah air tergolong besar.
selama ini. DPR RI sendiri tidak tinggal diam, Anggota DPR RI Dimana, SWI telah mencatat bahwa
mendesak lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pemberian izin pada 2019 terdapat 1.493 entitas pinjol
usaha pinjol dan pengawasannya untuk dapat segera bertindak. ilegal yang beroperasi di Indonesia
telah dihentikan operasinya. Lalu pada
2020, jumlah entitas yang menawarkan
pinjaman dana tanpa izin otoritas itu
KONDISI tahun yang lalu itu sebenarnya punya berkurang, dimana tercatat 1.026
dimana banyak unit penindakan khusus. Sehingga, platform telah diblokir. Sedangkan data
pinjol ilegal Misbakhun berharap OJK dapat terakhir di 2021 tersisa 593 entitas pinjol
yang memakan berperan lebih maksimal terkait kasus
korban dari pinjol itu.
masyarakat kecil
juga tak luput PINJOL ILEGAL MASIH BANYAK
dari perhatian Legislator dapil Jawa Timur II itu
Anggota juga mengajak pemerintah secara
Komisi XI DPR RI Mukhammad umum dan OJK secara khusus
Misbakhun. Menurut pengamatannya untuk mengevaluasi kembali
keberadaan pinjol tak berizin sudah regulasi pengkreditan di
terlalu marak dan menjadi beban bagi Indonesia selama ini. Sebab
masyarakat. Namun demikian ia juga kata Misbakhun, saat ini
mempertanyakan sejauh mana peran kondisinya jumlah pinjol
lembaga pengawasan terkait sektor
keuangan selama ini.
“Ini menjadi pertanyaan, kenapa
mereka (pinjol ilegal) prakteknya masif
di masyarakat. Tapi yang bertindak Anggota Komisi XI DPR RI
Mukhammad Misbakhun. Foto: Andri/nvl
bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
melainkan lebih banyak polisi,” ungkap
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Sebagaimana diketahui OJK salah
satu tugasnya adalah melakukan
pengawasan lembaga keuangan dalam
hal ini pengawasan fintech (Financial
Technology).
Dengan maraknya isu pinjol,
menurut Misbakhun, OJK
harus lebih berperan
dalam melindungi
masyarakat dari
kejahatan pinjol
ilegal yang sangat
meresahkan.
Apalagi lembaga
yang didirikan 9

10 PARLEMENTARIA EDISI 203 TH. 2021