Page 13 - MAJALAH 203

LAPORAN UT AMA

Selanjutnya, kedua, tidak mudahnya
mendapatkan modal usaha terutama MEREKA MAU PINJAM KE BANK ITU BERBELIT-BELIT
untuk modal usaha mikro kecil dan DAN BELUM TENTU MEREKA JUGA MENDAPATKAN
menengah (UMKM) akibat terbatasnya
akses yang disediakan oleh negara. PINJAMAN, MEREKA HARUS ADA AGUNAN DAN LAIN
Sehingga, sebagian pengusaha UMKM
jadi lebih memilih menggunakan SEBAGAINYA. SEMENTARA
layanan pinjol agar memperoleh ADA TEMPAT YANG
kucuran modal cepat.
Menilai dari serangkaian situasi SIAP UNTUK
dan kondisi tersebut, ia menekankan MENYEDIAKAN,
dengan adanya celah-celah tersebut,
banyak pinjol ilegal akhirnya menjerat JADI MASYARAKAT
dengan menawarkan harapan manis
mewujudkan segala cita dan keinginan TIDAK MENGAMBIL
tanpa beban. “Oleh karena itu, kita PUSING...
tidak bisa melihat dari permukaan
saja. Tidak hanya kejelasan dan
penegakan hukum yang harus hadir, Anggota Komisi III DPR RI
Muhammad Nasir Djamil.
namun pemerintah juga harus ada Foto: Jaka/nvl
menyelesaikan masalah hingga ke
akarnya.” imbuh Anggota Fraksi PKS
itu.
Senada dengan Adang, Anggota
Komisi III DPR RI Muhammad Nasir
Djamil mengibaratkan menjamurnya
pinjol ilegal ini seperti ‘semut ketemu
sarangnya’. Sulitnya memperoleh
pinjaman karena administrasi berbelit, mencegah sekaligus memberikan Nasir menegaskan keinginan itu perlu
lalu situasi ekonomi yang menghimpit, solusi untuk penyelesaian kasus didukung dengan membuat kebijakan
membuat pinjol ilegal memanfaatkan tersebut. sekaligus memperkuat hukum yang
situasi tersebut. mengatur pengawasan layanan digital
“Mereka mau pinjam ke bank TUTUP CELAH PINJOL ILEGAL finansial Indonesia.
itu berbelit-belit dan belum tentu Sebelumnya, Menteri Koordinator “(Pernyataan itu) itu harus ditindak
mereka juga mendapatkan pinjaman, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lanjuti dengan regulasi atau mencari
mereka harus ada agunan dan lain Mahfud MD mengatakan bahwa korban celah-celah regulasi yang ada untuk
sebagainya. Sementara ada tempat pinjol ilegal tidak perlu membayar membenarkan apa yang dikatakan
yang siap untuk menyediakan, jadi tagihan, Tidak hanya menyarankan Pak Mahfud itu. Apapun ceritanya
masyarakat tidak mengambil pusing. untuk tidak membayar tagihan, dalam pandangan saya, negara
Yang memiliki pinjaman online ilegal ini Pemerintah berupaya mendorong para harus mempunyai regulasi untuk
memang memanfaatkan situasi ini yang korban pinjol ilegal untuk melapor membenarkan apa yang disampaikan
disayangkan kenapa tidak terendus Polisi. oleh Pak Mahfud tersebut.” jelasnya.
sejak awal sehingga kemudian,” jelas Nantinya, para pelaku pinjol ilegal Lebih lanjut, dirinya ingin setiap
Nasir. akan dikenakan hukuman atas UU elemen pendukung kerja pemerintah
Walaupun pemerintah telat ITE, tindakan pemerasan, perbuatan seperti Otoritas Jasa Keuangan
bertindak, ia tetap mengapresiasi yang tidak menyenangkan, hingga (OJK), Kepolisian, dan Kementerian
kerja pemerintah terutama Polri yang perlindungan konsumen. Seperti, pasal terkait tidak hanya menindak, namun
segera menindak laporan kasus pinjol 368 KUH Pidana Pemerasan, pasal mengambil sejumlah langkah preventif.
ilegal, sekaligus Kementerian Kominfo 335 KUH Pidana Perbuatan Tidak “Negara harus bertanggung jawab.
yang memblokir saluran penyedia Menyenangkan, UU Perlindungan Dan, saya berharap ditindaklanjuti
layanan pinjol ilegal. Namun, dirinya Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal dengan mencari celah regulasi
tetap menekankan negara harus 32 ayat 2 dan ayat 3. sehingga kemudian tidak ada buntutnya
tetap berusaha melindungi dengan Menanggapi pernyataan tersebut, dikemudian hari.” tandasnya. l ts/ah/es

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 13