Page 12 - MAJALAH 203

LAPORAN UT AMA

Perkuat Hukum Anggota Komisi III DPR RI Adang
Daradjatun menekankan, fenomena
Layanan Digital Finansial pinjol ilegal harus dilihat dari dua sisi
penyebab yang berawal dari peluang di
tengah kepelikan situasi dan kondisi.
“Pinjol memang telah merugikan
begitu banyak masyarakat. Saya
melihat dalam dua konteks
kepentingan. Jadi jangan menyalahkan
Besar pasak, daripada tiang. Begitu kisah singkat kasus pinjaman pinjol saja, tetapi kita harus mampu
online (pinjol) ilegal. Memakan banyak korban hingga berakhir untuk mawas diri kenapa pinjol (ilegal)
itu terjadi.” terang Adang kepada
bunuh diri akibat tagihan yang tidak masuk akal. Serba upaya Parlementaria.
dilakukan guna membabat habis agar kesalahan yang sama tidak Pertama, ia menjelaskan, suburnya
terulang. Di antaranya dengan menguatkan penegakan hukum layanan pinjol ilegal ini akibat pinjaman
terhadap pinjol di Indonesia. jalur konvensional sulit diperoleh
karena agunan yang susah dipenuhi.
Diperparah pandemi Covid-19, banyak
masyarakat Indonesia meminjam
MENGUTIP 4.874 akun pinjol di berbagai jenis lewat pinjol agar bisa tetap bertahan
pernyataan platform digital. Kemudian, OJK sudah memenuhi kebutuhan hidup.
Menteri menghentikan perizinan pinjol ilegal
Komunikasi sebanyak 3.516 entitas. Berdasarkan
dan Informatika keterangan Badan Reserse Kriminal
Johny G Plate Polri, terdapat 371 laporan pinjol ilegal
pertengahan yang sedang ditangani.
Oktober lalu, Berhadapan dengan realitas yang
dimana terdapat tidak bisa dielakan, Komisi III DPR
68 juta orang Indonesia memanfaatkan RI turut menaruh perhatian besar
berbagai layanan digital finansial. pemberantasan pinjol ilegal. Andil dalam
Keuntungan yang diraup pun tak penguatan kebijakan di bidang hukum,
main-main, diperkirakan angkanya hak asasi manusia, dan keamanan,
mencapai Rp260 triliun. Namun,
pinjol ilegal seringkali berujung pada
pemerasan akibat dijebak dengan
beragam masalah mulai dari bunga Anggota Komisi III DPR RI
yang sangat tinggi dengan jangka Adang Daradjatun. Foto: Jaka/nvl
waktu pembayaran yang pendek. Jika
tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan
maka penagihan bisa berbentuk seperti
ancaman tindakan kriminal.
Dengan semakin menjamurnya
kejadian tersebut, Presiden Joko
Widodo menegaskan kepada
Menteri Koordinator Perekonomian,
Kementerian Kominfo, OJK, dan Bank
Indonesia juga Polri untuk segera
bertindak sekaligus menutup celah
peluang praktik pinjol ilegal yang
meresahkan masyarakat.
Terhitung hingga Oktober 2021,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) telah menutup

12 PARLEMENTARIA EDISI 203 TH. 2021