Page 23 - BULETIN 1257

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BURT Apresiasi Rakor

Pembinaan Pelaksanaan Tugas

Tenaga Ahli oleh BK DPR

BK akil Ketua Badan Fraksi ini bisa mencapai 200-300 menjalankan tugas kedewanan
Urusan Rumah orang. Kalau dilakukan kolaborasi seperti legislasi, anggaran dan
Tangga (BURT), antar TA, maka kita tidak kekurangan pengawasan. Dalam bidang legislasi
Achmad Dimyati kemampuan keahlian untuk melawan misalnya, mana RUU (Rancangan
W Natakusumah, kelebihan pemerintah. Kita kan Undang-Undang) yang sudah bisa
mengapresiasi kegiatan rapat tugasnya mengawasi pemerintah, diharmonisasi, tidak beririsan, tidak
koordinasi (rakor) Pembinaan supaya roda eksekutif berjalan bagus, bertabrakan dengan undang-undang
Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Alat sehingga kita bisa equal, sebanding lainnya, atau bertentangan dengan
Kelengkapan Dewan (TA AKD) DPR dengan eksekutif dan juga yudikatif,” konstitusi.
RI, yang diselenggarakan oleh Badan ujar Dimyati usai membuka Rapat “Di bidang anggaran juga, harus
Keahlian (BK) DPR RI. Ia menilai rakor Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan betul-betul dikaji semua budget
ini sangat baik, dimana seharusnya Tugas Tenaga Ahli AKD di Ruang impact-nya. Misalnya terkait dengan
diikuti oleh seluruh TA AKD. Pustakaloka, Senayan Jakarta, Rabu aturan-aturan. Itu kan ada dampak
Adapun TA AKD kurang lebih (12/7). keuangan sehingga tingkat efisiensi,
mencapai 170 orang, sementara TA Dalam kesempatan yang juga efektivitas, juga tingkat ekonomisnya
Anggota Dewan sekitar 2000. "TA dihadiri oleh anggota Baleg DPR bisa berjalan dengan baik. Nah itu
RI, Ferdiansyah, Sekjen DPR dan juga TA harus memberikan respon, itu
Kepala BKD, itu, Dimyati berharap di bidang anggaran,” tambah Politisi
TA AKD harus pro aktif dan jangan Fraksi PKS ini.
diam. Jangan hanya mencatat dan Begitu juga di bidang
mendengarkan saja, namun lebih dari pengawasan, TA AKD harus
itu juga bisa memberikan input atau memberikan masukan, kajian dan
masukan. kritikan yang harus di informasikan
Sehingga bisa mendukung kepada pimpinan AKD. Misalnya apa
atau membantu penuh DPR dalam yang sebaiknya dilakukan eksekutif
terkait sebuah kebijakan yang
dibuatnya dalam kerangka legislatif,
dan mana kebijakan yang harus
didukung penuh oleh legislatif.
“Jadi, jangan malah saya dapat
laporan, ada TA/AKD yang enggak
pernah datang sama sekali ke DPR,
itu kayak abal-abal. Dan menurut
saya, idealnya selalu dilakukan
evaluasi terhadap TA AKD ini. Saya
minta triwulan sekali, kalau 3 bulan
tidak hadir, maka ini bisa ditanyakan
lagi ke pimpinan untuk dilakukan
FOTO: AFR/PDT
Scan QR evaluasi terhadap TA tersebut.
untuk berita
selengkapnya Bahkan kalau ada apa-apa, bisa lapor
saya selaku pimpinan BURT DPR RI,
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Achmad Dimyati Natakusumah saat membuka Rapat saya akan tegas terhadap hal itu,”
Kordinasi Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli AKD di Ruang Pustakaloka, Senayan Jakarta, Rabu
(12/7/2023). pungkasnya. ayu,iru/aha

Nomor 1257/V/VII/2023 • Juli 2023 23