Page 16 - BULETIN 1282

BULETIN Parlementaria

Sturman: Negara Maritim
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rakyatnya Sejahtera Dari Hasil

Laut

PANSUS nggota Panitia Khusus mensejahterakan rakyatnya dari hasil Medan, Provinsi Sumatera Utara,

(Pansus) Rancangan kekayaan laut. Senin (29/1).
Undang-Undang “Masalah kelautan era Orde Politisi PDI-Perjuangan yang
Kelautan DPR RI, Baru kurang mendapat perhatian, juga purnawirawan Jenderal TNI
ASturman Panjaitan, sehingga sekarang masalahnya Angkatan Laut ini menambahkan
menegaskan bahwa suatu negara menjadi semakin rumit dengan harapannya melalui RUU Kelautan
disebut sebagai negara maritim banyaknya kementerian yang yang sedang digodok agar
apabila negara tersebut mampu merasa memiliki kewenangan bagaimana laut itu dipenuhi
masing-masing. Kami datang untuk kapal-kapal kita dengan aturan
mendengarkan langsung masalah yang jelas. Sebab negara maritim
apa saja agar bisa diakomodir dalam adalah negara yang mampu
perubahan undang-undang kelautan mensejahterakan rakyatnya dari
KITA BERHARAP yang sedang disusun,” kata Sturman hasil laut.
KEWENANGAN saat mengikuti Tim Kunjungan “Metode Omnibus Law
PERIJINAN, BUDIDAYA Kerja Panitia Khusus RUU Tentang seharusnya dipakai dalam
Perubahan atas Undang-undang No.
menyusun UU ini agar
PERIKANAN TIDAK 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ke menyederhanakan masalah
DIKUASAI OLEH kelautan kita dan banyaknya
PUSAT. TAPI instansi yang berwenang sehingga
ADA PEMBAGIAN menyulitkan koordinasi,” imbuh
KEWENANGAN YANG Legislator Dapil Kepulauan Riau ini.
DILIMPAHKAN KE Dilain pihak, Kadis Kelautan
PROVINSI SEHINGGA Perikanan Provinsi Sumut, Hamdan
KAMI Sukri Siregar menjelaskan bahwa
pihaknya selama ini lebih fokus pada
BISA MENJALANKAN pengawasan perikanan radius 12
TUGAS DAN mil, karena selebihnya dikuasai oleh
TANGGUNG- pusat.
JAWABNYA. “Kita berharap kewenangan
perijinan, budidaya perikanan
tidak dikuasai oleh pusat. Tapi ada
pembagian kewenangan yang
dilimpahkan ke provinsi sehingga
kami bisa menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya,” urai Hamdan.
“Di laut terlalu banyak
kewenangan yang campur aduk,
ada kementerian perhubungan,
FOTO: OJI/PDT ada kementerian kelautan dan Scan QR
untuk berita
maritim, ada kementerian pariwisata,
selengkapnya
ada kementerian ATR BPN soal
Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Kelautan DPR RI, Sturman Panjaitan saat mengikuti Tim kewenangan di pantai,” pungkasnya.
Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/1/2024). oji/aha

16 1282/IV/II/2024 • Februari 2024