Page 21 - BULETIN 1282

BADAN KEAHLIAN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UU KPK dan UU KUHAP Tidak

Bertentangan dengan UUD 1945

oleh jaksa atau jaksa tinggi dan
PR RI menilai bahwa
Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat,
Selasa (20/2). Jika terjadi perbedaan
Undang-Undang
oditur militer atau oditur militer
Nomor 30 Tahun
dilakukan musyawarah.
tersebut,” tutur Habiburokhman.
2002 tentang Komisi
Lebih lanjut, Politisi Fraksi
D Pemberantasan
“Untuk menetapkan, apakah
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) penetapan pengadilan, maka perlu tinggi atas dasar hasil penyidikan tim
(perkara tersebut) akan diadili di
Partai Gerindra itu menjelaskan
dan Undang-Undang Nomor 8 pengadilan militer atau pengadilan bahwa KPK berwenang untuk
Tahun 1981 tentang Hukum Acara umum maka, sesuai Pasal 89 Ayat 2 dapat mengkoordinasikan dan
Pidana (KUHAP) tidak bertentangan KUHAP, diadakan penelitian bersama mengendalikan setiap tahapan
dengan Undang-Undang Dasar penegakan hukum tindak pidana
1945 (UUD 1945). Terkait perkara korupsi termasuk yang dilakukan
pidana koneksitas, maka masing- oleh pelaku yang berasal dari
masing instansi yang terlibat dalam kalangan militer. Hal tersebut,
penyidikan bukan untuk saling ungkapnya, telah diatur dalam
melemahkan, melainkan saling perundang-undangan sudah secara
bersinergi melalui peran yang SELAIN ITU, TELAH jelas dalam UU KPK.
ditetapkan. TERDAPAT MOU ANTARA “Selain itu, telah terdapat MoU
Demikian pernyataan tersebut KPK DENGAN TNI antara KPK dengan TNI terkait
disampaikan oleh Wakil Ketua TERKAIT MEKANISME mekanisme bagi KPK jika pelakunya
Komisi III DPR Habiburokhman BAGI KPK JIKA dari kalangan prajurit TNI aktif. Hal
saat menyampaikan keterangan PELAKUNYA DARI tersebut menunjukkan telah adanya
DPR dalam agenda sidang tentang komitmen antara KPK dengan TNI
Pengujian Materiil UU KPK dan KALANGAN PRAJURIT dalam penanganan tindak pidana
KUHAP di Ruang Sidang Mahkamah TNI AKTIF. korupsi,” pungkasnya. ts/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya FOTO : AFR/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan DPR dalam agenda sidang tentang Pengujian Materiil UU KPK dan KUHAP di Ruang Sidang
Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

1282/IV/II/2024 • Februari 2024 21