Page 8 - BULETIN 1240

BULETIN Parlementaria

UU Perampasan Aset Bisa
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Membantu Penyelesaian Hak

Tagih Aset BLBI

nggota Komisi III DPR
RI Wihadi Wiyanto
mendukung kehadiran
Undang-Undang
A Perampasan Aset untuk
membantu penyelesaian kasus hak
tagih negara bagi utang BLBI. Hal
tersebut disampaikannya dalam
Diskusi Forum Legislasi bertajuk
‘Menakar Efektivitas Kinerja Satgas
BLBI’ yang diselenggarakan di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Selasa (28/3).
“Undang-Undang Perampasan FOTO: RSB/PDT
Aset ini perlu kita dorong sehingga
apa yang menjadi aset BLBI itu
kemarin itu bisa kita rampas oleh Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto saat menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
negara dengan kondisi kenaikan
seperti itu, dengan kenaikan harga
yang mungkin sudah berkali lipat,” ujar BLBI. Sesuai amanat Keppres, Satgas adanya penguasaan secara fisik atau
Politisi Partai Gerindra itu. mesti bisa mengeksekusi utang Rp tanpa sertifikat.
Diketahui, pada Presiden Jokowi 110,45 triliun dari para obligor tersebut. “Pendataan dari BLBI sampai
telah meneken Keputusan Presiden Di sisi lain, Wihadi pun sekarang dari pemerintah itu sudah
Republik Indonesia (Keppres) Nomor mempertanyakan pendataan aset ada belum membuat satu data
6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas yang dijaminkan saat diberlakukannya mengenai masalah BLBI itu di mana
Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada kurun waktu tahun 1998 saja? kemana saja tercecer secara
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. itu. Menurutnya, besar kemungkinan transparan yang ini merupakan
Adapun konsekuensi dari Keppres adanya aset yang tercecer terlebih saat aset negara. Aset-aset negara ini
tersebut adalah Direktur Jenderal tentunya bahwa pada saat di BLBI
Kekayaan Negara Kementerian ini berarti tidak dirampas, artinya
Keuangan (Kemenkeu) selaku Ketua hanya dijaminkan tapi jaminkan hanya
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih PENDATAAN DARI BLBI tempatnya saja, sertifikatnya tidak ada,
Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank SAMPAI SEKARANG DARI kalau ini terjadi kita dorong mengenai
Indonesia (Satgas BLBI), melantik undang-undang perampasan aset,”
Kelompok Kerja (Pokja) Satgas BLBI PEMERINTAH ITU SUDAH ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
dan Sekretariat, pada Juni 2021. ADA BELUM MEMBUAT Mengenai pembentukan Undang-
Adapun Satgas BLBI dibentuk SATU DATA MENGENAI undang Perampasan Aset, Wihadi
dalam rangka penanganan dan MASALAH BLBI ITU DI mengembalikan kepada kesiapan
pemulihan hak negara berupa hak MANA SAJA? KEMANA pemerintah. “Tetapi UU Perampasan
tagih negara atas sisa piutang negara SAJA TERCECER SECARA Aset ini, negara siap atau tidak untuk Scan QR
untuk berita
dari dana BLBI maupun aset properti. membuat undang-undang, jangan- selengkapnya
Masa kerja Satgas ini memiliki TRANSPARAN YANG jangan pemerintah sendiri yang gak
tenggat hingga Desember 2023 untuk INI MERUPAKAN ASET siap untuk membuat undang-undang
memburu 48 obligor dan debitur dana NEGARA. itu,” tambahnya. uc/rdn

8 Nomor 1240/I/IV/2023 • April 2023