Page 10 - BULETIN 1240

BULETIN Parlementaria

Kebijakan ‘Automatic
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Adjustment’ KLHK Buat Program

Tertunda & Terbengkalai

nggota Komisi IV DPR
Negara.
RI Alimin Abdullah dengan kebutuhan masyarakat serta melakukan penundaan terhadap
kebijakan itu. Menurutnya, dasar
menilai kebijakan “DPR dan Pemerintah menyusun hukum kebijakan tersebut juga tidak
automatic adjustment APBN tentu dengan serius sesuai jelas.
A di Kementerian dengan kebutuhan negara kita “Kalau mereka tahu, kalau ada
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kondisi keuangan kita, kita yang dulunya dianggarkan untuk
(KLHK) membuat program menjadi ajukan. Disetujui, semua mengakui dibantu, untuk diperbaiki, (namun)
tertunda dan terbengkalai. Karena itu, setuju. Belum ada perubahan apa- dipotong karena ada automatic
ia menyatakan ketidaksetujuannya apa dan kejadian luar biasa seperti adjustment, yang ditanya itu kami. Jadi
terhadap kebijakan tersebut, lantaran tidak ada, tiba-tiba semuanya diubah sebetulnya ini perlu dipertimbangkan
anggaran untuk KLHK sebetulnya dan termasuk yang Kementerian dan disampaikan kepada Menteri
saja masih kurang. lainnya yang saya anggap perlu Keuangan supaya jangan sampai
Diketahui, automatic adjustment ditambah, justru kena juga (automatic terlalu enteng mengubah APBN yang
merupakan kebijakan pencadangan adjustment),” tuturnya. telah kita buat secara bersama dan
belanja kementerian/lembaga Adanya kebijakan pencadangan sudah diketahui oleh rakyat karena
diblokir sementara yang dilakukan terhadap anggaran KLHK dinilai sudah disahkan, sudah disebarkan,”
oleh Kementerian Keuangan akan membuat program-program tegasnya.
(Kemenkeu). Hal itu diungkapkan tertunda dan terbengkalai.
Alimin dalam Rapat Kerja Komisi Sehingga, sama seperti saat rapat
IV dengan Menteri Kementerian dengan Kementerian Kelautan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perikanan (KKP), untuk
(KLHK) dan jajaran di Gedung
Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa
(28/3).
“Karena sebetulnya tanpa
ini pun (automatic adjustment) Anggota Komisi IV DPR RI
Alimin Abdullah.
kita masih mengatakan kurang.
Sebetulnya anggaran buat KLHK ini
yang begitu luas dan begitu besar
masalah masyarakat yang menjadi
tanggung jawabnya, begitu banyak
kerusakan, begitu banyak yang
akan merugikan negara kita kalau
departemen ini tidak cukup kuat
untuk melindunginya,” ucapnya.
Lanjutnya, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) telah
disusun oleh Pemerintah dalam hal
ini KLHK bersama dengan DPR RI Scan QR
untuk berita
dengan jelas. APBN yang diajukan selengkapnya
pun telah mempertimbangkan
berbagai masalah yang mungkin FOTO : AFR/PDT
akan terjadi ke depannya dan sesuai

10 Nomor 1240/I/IV/2023 • April 2023