Page 18 - BULETIN 1270

BULETIN Parlementaria

Hindari Kekosongan Kepala
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Daerah, Baleg Usul Revisi UU

Pilkada

BALEG UU ialah mengenai Jadwal Pilkada
dan Jadwal Pelantikan. Disampaikan
Supratman, Jadwal Pilkada akan
dimajukan dari bulan November
menjadi bulan September.
“Rapat hari ini kita mendengarkan
penjelasan tenaga ahli dan
menampung masukan dari Anggota
Baleg, Pengambilan keputusan kita
sepakati pada saat masa sidang yang
akan datang,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, beberapa
Anggota Baleg menyampaikan
masukan atas penjelasan Tenaga
FOTO: DEP/PDT Ahli tentang penyusunan RUU
tentang Perubahan Keempat atas UU
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (tengah) saat memimpin rapat Pleno di Ruang Rapat Baleg, Pertama, Anggota Baleg DPR RI Heri
Nusantara I DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2023). Gunawan menilai percepatan pilkada
untuk menghindari kekosongan
kepala daerah. Percepatan
adan Legislasi (Baleg) penyelenggaraan Pilkada ini, lanjut
DPR RI, Senin (23/10) Hergun untuk mensinkronkan
menyelenggarakan agenda politik antara Pemilu dan
Rapat Pleno Penyusunan PENYESUAIAN Pilkada.
B RUU tentang Perubahan NORMA PADA UU Kondisi saat ini terdapat 101
Keempat atas UU Nomor 1 Tahun INI DILAKUKAN daerah dan 4 daerah otonom baru
2015 Tentang penetapan peraturan di Papua dan Papua barat. Yang diisi
pemerintah pengganti Undang- BERDASARKAN HASIL oleh pejabat kepala daerah sejak
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PUTUSAN MK, KARENA tahun 2022. Dan terdapat 170 daerah
Pemilihan Gubernur, Bupati dan ITU KITA (BALEG) yang diisi oleh pejabat kepala daerah
Walikota. MEMASUKKAN USUL pada tahun 2023. Serta terdapat
Ketua Baleg DPR RI Supratman PERUBAHAN UU 270 kepala daerah hasil pemilihan
Andi Agtas menjelaskan rapat TENTANG PILKADA INI tahun 2020 yang akan berakhir 31
ini digelar untuk mendengarkan Desember 2024.
penjelasan dari tenaga ahli mengenai KE DALAM KUMULATIF "Jika Pilkada diselenggarakan
butir-butir yang akan diubah dalam TERBUKA. pada November 2024, maka tanggal
UU. Perubahan norma, lanjut putusan MK, karena itu kita (Baleg) 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah
Supratman dilakukan berdasarkan memasukkan usul Perubahan tidak memiliki kepala daerah definitif. Scan QR
untuk berita
hasil Putusan Mahkamah Konstitusi UU tentang Pilkada ini ke dalam Penyesuaian ini merupakan antisipasi selengkapnya
(MK). kumulatif terbuka,” katanya. kekosongan kepala daerah pada 1
“Penyesuaian norma pada UU Kemudian, lanjut Supratman, Januari 2025,” katanya.
ini dilakukan berdasarkan hasil materi yang juga akan diubah dalam ali,arn,rnm/aha

18 Nomor 1270/V/X/2023 • Oktober 2023