Page 23 - BULETIN 1270

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PUU Bidang Polhukham Himpun

Masukan Metode Crysis dengan

Stakeholder Bali

BK usat Perancangan
Undang-Undang (PUU)
Bidang Politik, Hukum,
dan Hak Asasi Manusia
P (Polhukham) Badan
Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal
DPR RI menggelar Focus Group
Discussion (FGD) yang bertajuk
'Membangun Komitmen Bersama
Dalam Kolaborasi Pencegahan
Political Corruption Berbasis Crisys'.
Kepala Pusat PUU Polhukham
Lidya Suryani Widayati mengatakan
FGD ini merupakan yang kedua
kalinya ke daerah untuk menghimpun
dan menerima masukan terkait
dengan Corruption Risk Analysis FOTO: AFR/PDT
(crisys) sebagai metode pencegahan
political corruption.
Kepala Pusat PUU Polhukham Lidya Suryani Widayati dalam foto bersama usai mengikuti FGD antara Tim Crysis
"Dari masukan yang diterima dengan beberapa stakeholder di Bali, Selasa (17/10/2023).
dari salah satu narasumber,
menyarankan agar Crysis diterapkan
dalam pembentukan peraturan mengingat kebutuhan partisipasi Putu Eva juga menyampaikan
perundang-undangan, terutama publik dan upaya perubahan undang- kolaborasi pencegahan yang
Naskah Akademik. Yaitu, dalam undang pembentukan peraturan berbasis Crysis ini sangat penting.
muatan materi rancangan undang- perundang-undangan terkait dengan Menurutnya, partisipasi publik
undang, setiap naskah akademik metode Crysis yang menjadi salah menjadi salah satu komponen
ada bab yang mengatur tersendiri satu metode yang harus ditambahkan penentu dari hasil kebijakan publik
tentang RUU di situ. Nanti kriteria untuk mencegah penindakan dari dan jika dikolaborasikan dari
Crysis itu seperti apa, sudah diatur tindak pidana korupsi, khususnya berbagai sektor dari berbagai pihak
dalam materi muatan dalam political corruption yang terjadi dalam tentu akan mendapatkan berbagai
rancangan undang-undang (dan) di proses pembentukan peraturan pandangan masukan sehingga
naskah akademik. Termasuk juga perundang-undangan. bisa menjamin efektivitas dalam
bagaimana rumusan norma-norma "Political corruption memiliki pelaksanaannya.
di rancangan undang-undang juga dampak yang jauh lebih besar karena "Pembentukan peraturan
sudah bisa menggunakan acuan yang dilakukan penyelewengannya peraturan perundang-undangan
crysis itu sendiri,” jelas Lidya kepada adalah pada produk kebijakan hukum tidak hanya bermanfaat atau tidak
Parlementaria, di Bali, Selasa (17/10). yang berdampak kepada masyarakat hanya berasal dari pihak parlemen
Scan QR Di tempat yang sama, Putu Eva umum tidak hanya berdampak saja tetapi berasal dari masyarakat
untuk berita
selengkapnya
Ditayani Antari, sebagai narasumber pada satu orang saja atau kerugian di mana parlemen akan menjadikan
dari FH Universitas Pendidikan negara saja sehingga sifat kerugian fasilitatornya dalam merumuskan
Nasional (UPN), mengapresiasi yang ditimbulkan jauh lebih masif,” kebijakan selanjutnya,” terang Eva.
adanya kegiatan FGD ini. Hal ini disampaikan Putu Eva Ditayani Antari. afr/rdn

Nomor 1270/V/X/2023 • Oktober 2023 23