Page 5 - BULETIN 1263

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Disahkan di Paripurna,

RUU P2APBN Resmi Jadi

Undang-Undang

PR RI secara
resmi menyetujui
Rancangan
Undang-
D Undang tentang
Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (RUU
P2APBN). Dari Pembicaraan
Tingkat I di Badan Anggaran
DPR RI, sebanyak 8 (delapan)
fraksi memberikan persetujuan
dan 1 (satu) fraksi menyetujui
atau menerima dengan catatan
(minderheids nota) nota RUU
P2APBN TA 2022.
"Tadi telah kita dengarkan
8 fraksi setuju dan 1 fraksi
setuju dengan catatan. FOTO: AFR/PDT
Selanjutnya, kami akan bertanya
kepada setiap fraksi, apakah
Rancangan Undang-Undang Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa
(12/9/2023).
tentang Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 dapat Bidang Industri dan Pembangunan Indonesia setiap tahunnya sejak 2024.
disetujui untuk disahkan jadi UU?," itu mengetuk palu sidang yang Dalam kesempatan tersebut,
ujar Wakil Ketua DPR RI Rahmat menandakan pengesahan UU hadir Menteri Keuangan RI sebagai
Gobel, saat memimpin Rapat P2APBN dengan persetujuan perwakilan pemerintah. Sri Mulyani
Paripurna yang diselenggarakan anggota dewan. Indrawati menyampaikan apresiasi
di Ruang Rapat Paripurna, RUU P2APBN 2022 merupakan kepada DPR untuk kelancaran
Gedung Nusantara II, Senayan, bentuk pertanggungjawaban atas pembahasan UU tersebut. Menkeu
Jakarta, Selasa (12/9). pelaksanaan APBN kepada DPR berharap kerja sama antara
Setelah mendapatkan yang disampaikan berupa Laporan Pemerintah dan DPR dapat terus
persetujuan dari seluruh fraksi, Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terjalin dalam mengelola APBN.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu yang telah melalui proses audit Menurutnya, dengan keuangan
Scan QR itu pun kembali mengajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara yang sehat dan kredibel,
untuk berita
selengkapnya pertanyaan serupa yang ditujukan (BPK). LKPP disusun oleh Direktorat maka Indonesia memiliki pondasi
kepada setiap anggota yang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, ekonomi dan demokrasi yang kuat
datang. Selanjutnya Wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk menghadapi tantangan hari ini
Ketua DPR RI Koordinator Kementerian Keuangan Republik ke depan. uc/rdn

Nomor 1263/II/IX/2023 • September 2023 5