Page 7 - BULETIN 1263
P. 7

KOMISI I  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Rizki Natakusumah: Jangan

               Sampai Ada Kompromi Soal


               Kedaulatan Negara






                                                  "Menteri Pertahanan
                          nggota Komisi I DPR
                          RI Rizki Natakusumah   menyampaikan ke kita ada rencana   dan Keamanan Bappenas, Deputi
                                                                               Bidang Kebijakan Pembangunan
                          menekankan agar      induk baru katanya baru 25 tahun   BRIN, dan Direktur Pengkajian
                          jangan sampai ada    ke depan tapi kalau tidak ada   Keamanan dan Geografi Lemhannas
               A kompromi soal                 keberpihakan kepada industri       Adapun agenda dalam rapat ini,
               kedaulatan yang menyangkut      pertahanan dalam negeri soal    yaitu membahas kebijakan strategis
               pertahanan negara. Ia menilai   pertahanan sama aja bohong,”    Indhan (Industri Pertahanan)  yang
               seharusnya komitmen pemerintah   tegasnya.                      mampu menciptakan iklim kondusif
               terhadap ketahanan bisa menyamai   Maka dari itu dirinya berharap   bagi pengembangan Indhan nasional,
               komitmen kepada penjagaan nilai-  implementasi dukungan BUMNIP   kinerja holding BUMN Indhan untuk
               nilai kebangsaan, baik itu Pancasila   dari berbagai pihak. “Kita meminta   kepentingan bangsa dan negara,
               dan lain sebagainya.            masukan dari Lemhanas terkait   urgensi revitalisasi Indhan menuju
                  "Ketua (Komisi I) sering     dengan roadmap peningkatan      Indhan yang unggul dan yang
               menyampaikan bukti atau wujud   Kapasitas industri pertahanan ke   berdaya saing, tinjauan Indhan dari
               konkret dari keberpihakan adalah   depan seperti apa? Kita meminta   sisi SWOT, dan pendanaan untuk
               keberpihakan anggaran," tuturnya   penjelasan dari deputi Polhukam   biaya investasi Indhan yang berdaya
               dalam Rapat Dengar Pendapat Panja   untuk, bagaimana ke depan harus   saing.   ail,laz,hal/rdn
               BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP)   bisa disusun roadmap yang lebih
               di Gedung Nusantara II, DPR RI,   jelas lagi. terkait dengan penyertaan
               Senayan, Jakarta, Senin (11/9).  modal negara yang berpihak
                  Lebih lanjut, ia menilai bahwa   kepada industri pertahanan dan lain
               industri pertahanan dalam negeri    sebagainya,” tutupnya.
               sangat butuh didukung, tidak       Diketahui komisi I DPR RI
               hanya dari segi politik namun juga   melaksanakan Rapat Dengar
               juga kebijakan anggaran yang    Pendapat (RDP) Panja BUMNIP
               diambil oleh pemerintah itu sendiri.   Komisi I DPR RI bersama dengan
               "Sebagai contoh penyertaan modal   Dirjen Anggaran Kemenkeu,
               negara, saya harapkan Pak Deputi   Deputi bidang Politik
               dari Bappenas lebih bisa berteriak   Hukum Pertahanan
               lagi dalam penyusunan PMN atau
               penyertaan modal negara yang
               diberikan kepada industri dalam
               negeri,” jelas Politisi Fraksi Partai
               Demokrat ini.
                  Ia menyoroti Banyak BUMN pelat
               merah yang hanya membuat utang
               justru diperhatikan oleh negara. Di
               sisi lain, ia menilai bahwa komisi I
       Scan QR   sering sekali disebut menjadi very
       untuk berita
       selengkapnya
               lonely commision karena di saat   FOTO: FHN/PDT
               masyarakat membutuhkan bantuan,
               Komisi I justru menyuarakan terkait   Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja BUMN Industri
               pertahanan.                     Pertahanan (BUMNIP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).


                                                                                 Nomor 1263/II/IX/2023  • September 2023  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12