Page 7 - BULETIN 1210

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Guspardi Gaus

Nilai Kampanye

di Kampus Perlu

Diatur

nggota Komisi
II DPR RI FOTO: GERALDI/NVL
Guspardi
Gaus
A menilai
wacana kampanye di
kampus perlu diatur
dengan ketentuan Scan QR
untuk berita
dan mekanisme yang selengkapnya
komprehensif. Hal itu
untuk memberikan
kesetaraan, ruang dan
kesempatan yang sama bagi seluruh Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
peserta pemilu. Sehingga tidak
menimbulkan konflik ke depan.
“Wacana kampanye di kampus muda untuk melek politik dan Apalagi menimbulkan keruwetan.
bisa menjadi media edukasi mendorong partisipasi langsung Dikutip dari berbagai media,
dan ajang adu gagasan dalam dalam konteks demokrasi. sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan
menyampaikan visi dan misi di Meski demikian, menurut Umum (KPU) Hasyim Asy’ari
hadapan civitas akademika. Para politisi Partai Amanat Nasional mengungkapkan bahwa kegiatan
kontestan dapat diuji kemampuan (PAN) ini, pelaksanaan kampanye kampanye di kampus diperbolehkan
intelektualitasnya. Sebab, warga di kampus harus bebas intervensi. dengan sejumlah catatan.
kampus termasuk kelompok kritis Terutama pihak kampus dan Sementara, berdasarkan UU
sehingga bisa menguji kualitas pemerintah jangan sampai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
ataupun program yang dijanjikan melakukan intervensi. “Pasalnya, yang dilarang adalah penggunaan
para calon,” papar Guspardi rektor itu kan diangkat oleh fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dalam keterangan persnya menteri, sementara menteri adalah dan tempat pendidikan, bukan
kepada Parlementaria, Selasa (26/7). pembantu presiden. Nanti presiden kampanye. “Dilarang itu apa?
Sehingga diharapkan dapat melakukan intervensi. Akibatnya, Fasilitasnya, bukan kampanyenya.
menciptakan kampanye yang hanya partai tertentu yang bisa Mari kita perhatikan bersama-
lebih berkualitas karena masuk di berkampanye di kampus. Hal itu sama, pelaksana, peserta dan
kalangan akademisi. Dengan kata tentu menimbulkan ketidakadilan tim kampanye pemilu dilarang
lain, kampus bisa menjadi wahana bagi peserta pemilu lain,” ungkap menggunakan fasilitas pemerintah,
baik untuk menguji kapasitas legislator dapil Sumbar II itu. tempat ibadah dan tempat
seorang calon legislatif. Selain Dengan kata lain, wacana pendidikan. Yang dilarang itu apa,
itu, katanya, edukasi politik bisa kampanye di kampus jangan menggunakan fasilitas, bukan
dilakukan secara berkesinambungan sampai menimbulkan dinamika kampanyenya. Clear ya,” kata Hasyim
termasuk di kampus. Sehingga dan memicu konflik antara kampus kepada awak media beberapa waktu
memantik kesadaran generasi dengan partai, atau sesama partai. lalu. l ayu/aha

Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022 7