Page 8 - BULETIN 1210
P. 8
BULETIN Parlementaria
Komisi III Apresiasi Pengamanan
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pertamina Grand Prix of FOTO: JAKA/NVL
Indonesia MotoGP di Mandalika
Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB.
etua Komisi III DPR RI ada itu hanya sedikit. Saya berharap, akan kita bawa di rapat internal komisi
Bambang Wuryanto ke depan masih akan banyak event dan dirumuskan apa saja yang harus
mengapresiasi Polda internasional yang diakan di sini, ditindaklanjuti,” jelas Bambang.
Nusa Tenggara Barat semoga pengalaman dalam menjaga Dalam kesempatan yang sama,
K (NTB) dalam menjaga gelaran MotoGP kemarin bisa Anggota Komisi III DPR Arsul Sani
keamanan gelaran Pertamina Grand menjadi pembelajaran agar selalu menyampaikan, ke depan para
Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 di menjadi lebih baik,” ujar politisi PDI penegak hukum di NTB ini harus
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perjuangan tersebut. ada sinergitas yang lebih baik lagi,
Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, legislator dapil Jawa misalnya Direktorat Narkoba Polda
Pihaknya menilai, strategi Polda NTB Tengah IV ini juga menyoroti terkait NTB dengan Badan Narkotika
dalam rangka pengamanan event sejumlah kasus yang ada di NTB, Nasional Provinsi (BNNP) NTB dalam
internasional dengan melibatkan seperti pelecahan seksual, sengketa pemberantasan narkotika.
semua pihak ini sangat bagus. tanah dan narkotika. Bagian lain “Selain itu, menurut saya juga
Hal tersebut mengemuka yang mendapat catatan Komisi III terkait penerapan restorative justice
saat Tim Kunker Komisi III DPR DPR adalah soal putusan eksekusi antara jajaran Polri sebagai penyidik
mengunjungi Mapolda NTB di perkara perdata yang sudah diputus dan penyelidik, Kejaksaan sebagai
Mataram, NTB, baru-baru ini. di pengadilan, tetapi tidak bisa penuntut agar memiliki suatu
Menurut Bambang, Kapolda NTB dieksekusi di lapangan. kesepahaman yang sama dalam
memiliki kapasitas yang top dan “Ini ada ratusan kasus eksekusi menangani suatu kasus. Untuk
berkelas dalam menjaga keamanan perdata yang belum diproses karena itu, saya mendorong ego sektoral
gelaran kelas internasional ini. “Pak alasan biaya pengamanan yang mahal. dari masing-masing lembaga
Kapolda kita kasih jempol, karena Nanti coba kita akan hadirkan aturan agar bersinergis sebagai sesama
ketika menangani event internasional ini juga di RUU KUHP yang sedang penegak hukum,” terang politisi PPP
tidak ada satupun cacat, kalaupun dibahas di DPR. Hasil dari kunjungan ini tersebut lebih lanjut. l jka/aha
8 Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022
