Page 2 - BULETIN 1223

BULETIN Parlementaria

Dukungan Legislasi pada

BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ekonomi pasca Pandemi
Transformasi Struktural

adan Keahlian
(BK) Sekretariat
Jenderal (Setjen)
DPR RI menegaskan
B komitmennya dalam
mendukung transformasi struktural
ekonomi, khususnya pasca
pandemi. Hal itu ditegaskan Kepala
BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul
bahwa terkait persoalan ekonomi,
DPR dan pemerintah terlibat secara
penuh menuntaskan kebijakan agar
terjadi pemulihan ekonomi.
Hal itu disampaikan Inosensius
dalam acara Seminar Nasional
‘Percepatan Pemulihan Ekonomi
dan Penguatan Pembangunan
Berkelanjutan di Tengah Tantangan
Dinamika Global’ di Ruang Abdul
Muis, Gedung Nusantara, DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (19/10).
“Kami dari BKD mendukung FOTO: GERALDI/PDT
DPR, mulai dari pembahasan
UU Ciptaker yang masih diikuti
dinamikanya sampai sekarang. Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat acara Seminar Nasional di Ruang Abdul Muis.
Karena lahir putusan MK yang
menjelaskan bahwa prosedur Harmonisasi Peraturan Perpajakan didengar), right to be considered
penyusunan RUU tersebut dan juga UU Hubungan Keuangan (hak untuk dipertimbangkan),
inkonstitusional. Bahkan sampai Pusat dan Daerah. “Sebenarnya right to be explained (hak untuk
saat ini saya masih menjalankan banyak UU yang melibatkan BKD dijelaskan).
putusan MK tersebut di mana karena tugasnya menyiapkan “Nah ini memang dilema
tiap Kamis dan Jumat melakukan Naskah Akademik dan RUU yang persoalan dalam menyusun
konsultasi publik dalam rangka menjadi usul insiatif termasuk RUU kebijakan. Tapi, kita di BKD sudah
perbaikan UU Ciptaker,” ujar pria P2SK ini,” tambah Sensi. antisipasi dan menyiapkan
yang kerap disapa Sensi tersebut. Karena itu, ia menjamin infrastruktur untuk memberi ruang
Dukungan BK DPR RI dari pembahasan RUU tentang meaningful participation tersebut,
sisi legislasi terhadap persoalan Penguatan dan Pengembangan baik secara konvensional maupun
pemulihan ekonomi juga tercermin Sektor Keuangan (P2SK) ini akan digital berupa aplikasi. Jadi kalau
dalam perubahan Perppu Nomor sesuai dengan UU Nomor 13 ingin terlibat dalam penyusunan Scan QR
untuk berita
1/2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun tahun 2022 tentang Pembentukan NA dan RUU, BKD telah selengkapnya
2020 tentang Kebijakan Keuangan Peraturan Perundang-Undangan menyiapkan online participation
Negara dan Stabilitas Sistem terkait meaningful participation. yang mencakup tiga hak itu,”
Keuangan. Termasuk juga UU Yaitu, right to be heard (hak untuk urainya. l rdn/aha

2 Nomor 1223/I/XI/2022 • November 2022