Page 8 - BULETIN 1223

BULETIN Parlementaria

akil Ketua Komisi Legislator Minta
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA W berada di daerah MA Pastikan
III DPR RI Adies
Kadir menilai
para hakim yang

masih belum dalam batas kewajaran
Kesejahteraan
dalam mendapatkan kesejahteraan
maupun keamanan. Pasalnya
dalam pertemuan Komisi III dengan
Pengadilan tinggi Sulawesi Selatan,
Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan
Agama, Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), dan Pengadilan Hakim di Indonesia
Militer mengemuka persoalan
dimana para hakim di daerah hanya
mendapatkan tunjangan pengganti
rumah dinas yang tergolong kecil.
”Disinilah negara harus hadir
agar bisa memberikan fasilitas
untuk para hakim, negara harus bisa
memberi fasilitas terhadap mereka
baik itu tempat tinggal, maupun
kendaraan, selain itu negara harus
memberikan jaminan kesehatan
maupun keamanan kepada hakim di
seluruh Indonesia,” kata Adies usai
memimpin pertemuan dengan Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar Syahrial
Sidik, beserta jajarannya di Kantor FOTO: RSB/PDT
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan,
Selasa, (11/10). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat pertemuan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa,
Politisi Fraksi Partai Golkar ini (11/10/2022).
menambahkan persoalan lain yaitu,
terkait mobil dinas hakim militer yang mengabdi puluhan tahun harus
sudah berusia dua puluh tahun dan diberikan penghargaan sesuai
sudah seharusnya di remajakan atau masa kerjanya jangan sampai
diganti oleh kendaraan dinas yang dikesampingkan tanggung jawab
baru sesuai kebutuhan yakni 19 mobil KAMI INGIN dan hak mereka. Dengan demikian
untuk kebutuhan semua Pengadilan MAHKAMAH AGUNG terkait hal tersebut DPR akan kembali
Militer yang ada di Indonesia. BISA BERTANGGUNG mengusulkan tentang RUU Jabatan
”Saya rasa dengan anggaran JAWAB TERHADAP Hakim,” sebut Adies.
Mahkamah Agung (MA) yang HAKIM-HAKIM YANG Di tempat yang sama, Anggota
mencapai kurang lebih Rp11,8 triliun, Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding
seharusnya sudah bisa memberikan BERADA DI BAWAH, mengatakan bahwa negara harus
penggantian mobil dinas yang DALAM MENJAMIN hadir untuk kesejahteraan dan
baru. Kami ingin Mahkamah Agung KESEJAHTERAAN. BAIK keamanan para hakim di seluruh
bisa bertanggung jawab terhadap BANGUNAN TEMPAT Indonesia terutama di daerah-
hakim-hakim yang berada di bawah, KERJA MAUPUN TEMPAT daerah. Guna menjaga harkat dan
dalam menjamin kesejahteraan. Baik TINGGALNYA martabat keluhuran para hakim ini
bangunan tempat kerja maupun sebagai benteng terakhir dalam Scan QR
untuk berita
tempat tinggalnya perlu menjadi mencari keadilan baik dalam konteks selengkapnya
perhatian,” pungkasnya. hakim-hakim di daerah perlu menjadi moral justice, social justice dan
Untuk itu, pihaknya perhatian MA. “Dan terakhir terkait legal justice memang harus dijaga
mengingatkan, kesejahteraan pensiunan para hakim yang sudah sedemikian rupa. l rni/aha

8 Nomor 1223/I/XI/2022 • November 2022