Page 21 - BULETIN 1230

Luluk Hamidah Desak RUU PRT

Segera Disahkan Jadi RUU Usul

Inisiatif DPR

nggota Badan sehingga ada kesempatan bagi menjadi beban di kepala sebagian
Legislasi (Baleg) DPR kita dan juga pemerintah untuk orang yang terkait RUU ini itu bisa
RI Luluk Nur Hamidah membahas bersama sama. Sehingga menjadi masukan yang berarti,”
mendesak agar semua asumsi kekhawatiran atau ungkap Luluk, usai menghadiri
A Rancangan Undang- bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sosialisasi Baleg DPR RI terkait
Undang Pekerja Rumah Tangga Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
(RUU PRT) bisa segera disahkan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Hal Semarang, Senin (16/1).
ini dimaksudkan agar RUU ini bisa Lebih lanjut, Luluk jelaskan bahwa
segera dibahas dengan Pemerintah ADA RELASI KUASA sebenarnya RUU PRT ini bukan
maupun masukan-masukan YANG SANGAT TIMPANG hanya mengatur yang terkait dengan
dari berbagai pihak baik yang ANTARA PRT DAN PRT-nya itu sendiri, tapi bahkan yang
mendukung maupun yang masih diatur itu cukup banyak. Misalkan
memberikan catatan-catatan bisa JUGA MAJIKAN ATAU tentang penyalur kerja, atau kemudian
menjadi masukan yang berarti dalam PEMBERI KERJANYA, lembaga penyalur, kemudian juga hak-
pembahasan RUU Ini. hak kewajibannya pemberi kerja atau
“Kita mendesak kepada Pimpinan KEMUDIAN BELUM LAGI majikannya termasuk juga peran serta
DPR agar RUU PRT ini bisa disahkan SITUASI YANG SANGAT masyarakat.
menjadi RUU Usul Inisiatif DPR “Ada relasi kuasa yang sangat
EKSPLOITATIF, JUGA timpang antara PRT dan juga majikan
PRAKTEK PERBUDAKAN atau pemberi kerjanya, kemudian
MODERN ITU JUGA belum lagi situasi yang sangat
eksploitatif, juga praktek perbudakan
MASIH BANYAK TERJADI modern itu juga masih banyak terjadi
TERMASUK JUGA termasuk juga kekerasan dan hal-hal
KEKERASAN DAN HAL- lain. Tidak mempunyai jaminan sosial,
tidak ada BPJS, tidak ada Jamsostek,
HAL LAIN. tidak ada THR, tidak ada subsidi upah
seperti yang dinikmati oleh misalnya
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI para buruh atau pekerja. Nah PRT
Luluk Nur Hamidah.
ini zonk gitu, jadi kehadiran negara
benar-benar dirasakan tidak ada bagi
perlindungan PRT itu,” ungkap Luluk.
Sebagaimana diketahui bahwa
RUU PRT ini sudah lebih dari 18
tahun dan di Baleg sebenarnya juga
sudah diselesaikan pembahasan
harmonisasi dan sinkronisasi dan
sudah mendapatkan persetujuan dari 7
Scan QR berbanding 2 fraksi yang sepakat agar
untuk berita
selengkapnya RUU ini bisa dinaikkan dan diambil
FOTO: SKR/PDT keputusan di rapat paripurna sehingga
bisa menjadi RUU inisiatif DPR.
skr/aha

Nomor 1230/IV/I/2023 • Januari 2023 21