Page 17 - BULETIN 1230

DPR Punya Hak untuk
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tentukan Sikap Pada

Perppu Cipta Kerja

olemik Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Charles Honoris.
(Perppu) Nomor 2
P Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Ciptaker) masih menjadi
perbincangan di tengah masyarakat.
Pasalnya peraturan itu menjadi
penting karena mempengaruhi
banyak hal di masyarakat, yakni
terkait dengan kalangan kelas
pekerja.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI Charles Honoris, DPR hanya
mempunyai hak menentukan sikap FOTO: MRI/PDT
terkait keberadaan Perppu Ciptaker.
“Kalau kita bicara perppu, DPR itu
tidak punya hak untuk membahas Jumat (30/12/2022) menggantikan MK menilai, metode
sebetulnya. Kita hanya bisa menolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggabungan atau omnibus law
atau menerima,” kata Charles ditemui Cipta Kerja yang dinyatakan dalam UU Cipta Kerja tidak jelas
di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, inkonstitusional bersyarat oleh apakah metode tersebut merupakan
Rabu (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK). MK pembuatan UU baru atau melakukan
Saat ini sejumlah pihak menyatakan UU Cipta Kerja revisi. Mahkamah juga menilai, dalam
mengajukan permohonan gugatan inkonstitusional bersyarat pada pembentukannya, UU Cipta Kerja
terhadap Perppu Ciptaker ke MK. November 2021 lalu sesuai putusan tidak memegang asas keterbukaan
Dalam surat permohonan yang Nomor 91/PUU-XVIII/2020. pada publik meski sudah melakukan
diterima oleh MK pada 5 Januari beberapa pertemuan dengan
2022 disebutkan para pemohon beberapa pihak. Namun, pertemuan
mengalami kerugian berupa itu dinilai belum sampai pada tahap
ketidakpastian hukum setelah Perppu substansi UU.
itu keluar. Begitu pula dengan draf UU Cipta
Akan tetapi, Perppu Ciptaker Kerja juga dinilai Mahkamah tidak
disebut tetap sah dan mengikat KALAU KITA BICARA mudah diakses oleh publik. Oleh
setelah diumumkan pemerintah PERPPU, DPR ITU karena itu, Mahkamah menyatakan,
kepada masyarakat. Maka dari itu UU Cipta Kerja inkonstitusional
saat ini penentuan ada di tangan TIDAK PUNYA HAK bersyarat selama tidak dilakukan
DPR. Jika disetujui DPR maka Perppu UNTUK MEMBAHAS perbaikan dalam jangka waktu dua
Ciptaker sah menjadi Undang- SEBETULNYA. tahun setelah putusan dibacakan.
Scan QR Undang. Akan tetapi jika DPR Apabila dalam jangka waktu dua
untuk berita
selengkapnya menolak maka Presiden Joko Widodo KITA HANYA BISA tahun tidak dilakukan perbaikan, UU
wajib mencabut Perppu itu. MENOLAK ATAU Cipta Kerja tersebut akan otomatis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan inkonstitusional bersyarat
meneken Perppu Cipta Kerja pada MENERIMA. secara permanen. ssb/aha

Nomor 1230/IV/I/2023 • Januari 2023 17