Page 15 - BULETIN 1230

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kuota Haji Naik, Lisda Minta
Pemerintah Beri Pelayanan Terbaik

nggota Komisi VIII DPR
RI Lisda Hendrajoni
menyambut baik
kesepakatan Arab
A Saudi-Indonesia terkait
kuota haji dan umrah Indonesia
pada 2023 yang mencapai 221.000 Anggota Komisi VIII DPR RI
jemaah. Sebelumnya Indonesia hanya Lisda Hendrajoni.
mendapat kuota 100.051 jemaah.
Jumlah itu karena masih ada pandemi
Covid-19.
“Kuota haji Indonesia tahun ini
terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler
dan 17.680 jemaah haji khusus,
dengan total 221.000 sesuai dengan
kesepakatan Pemerintah Indonesia
dan Arab Saudi. Kita menyambut baik,
karena setiap penambahan kuota
tentunya sedikit berdampak terhadap
antrian calon jemaah haji Indonesia,”
ujar Lisda melalui rilis yang diterima
Parlementaria, Selasa (10/1). FOTO: JKA/PDT
Pernyataan Lisda tersebut
menanggapi Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas dan Menteri Haji Jangan nanti, pelayanan yang sudah manula harap disiapkan dengan
dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al dinilai cukup baik, malah menurun hati-hati. Pemerintah harus segera
Rabiah yang telah menandatangani karena adanya penambahan kuota mempersiapkan segala sesuatunya
kesepakatan penyelenggaraan ini,’’ kata Lisda. jauh hari. Terkait dengan penentuan
ibadah haji 1444 H/2023 M. Salah Dia menambahkan adanya calon jemaah haji (CJH) yang
satu poinnya, disepakati kuota haji kesepakatan tidak adanya batasan akan diberangkatkan tahun ini,
Indonesia 2023 mencapai 221.000 usia bagi calon jemaah haji, maka, Lisda kembali menegaskan agar
jemaah. pelayanan terhadap jemaah haji semuanya berjalan sesuai dengan
Politisi Fraksi Partai NasDem itu antrian dan dilakukan secara
berharap penambahan kuota tersebut transparan dengan sosialisasi dan
terus terjadi, untuk mengurangi antrian komunikasi yang baik kepada para
calon jemaah haji, yang bertambah CJH.
panjang karena terhalang pandemi. SEMUANYA HARUS “Semuanya harus dilakukan
Lisda juga meminta pemerintah DILAKUKAN SECARA secara transparan, sehingga tidak
dapat mengelola teknis pelaksanaan ada manipulasi data daftar CJH yang
haji secara profesional, dan tidak TRANSPARAN, berangkat, atau nama-nama titipan.
mengurangi standar pelayanan haji SEHINGGA TIDAK ADA Jangan sampai ada calon jemaah
yang sudah dinilai cukup baik pada MANIPULASI DATA haji yang komplain dan merasa
Scan QR tahun sebelumnya. dianaktirikan, terutama mereka yang
untuk berita
selengkapnya “Dengan adanya ini (kesepakatan DAFTAR CJH YANG tidak masuk dalam kuota 221.000
kuota), tentu perlu adanya persiapan BERANGKAT, ATAU orang. Pemerintah juga harus
yang lebih matang baik secara teknis menyosialisasikan hal tersebut,”
pemberangkatan maupun pelayanan. NAMA-NAMA TITIPAN. tandas Lisda. rnm/aha

Nomor 1230/IV/I/2023 • Januari 2023 15