Page 4 - BULETIN 1286

BULETIN Parlementaria

Pemerintah Diminta Batasi
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TNI-Polri Duduki Jabatan Sipil

aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
RI Mardani Ali Sera
KOMISI II nggota Komisi II DPR Abdullah Azwar Anas di Kompleks Kita memang tetap terikat kepada
meminta pemerintah
(13/3).
mungkin kita perlu tegas bahwa di
membatasi anggota
Meski ada wacana pembatasan
luar itu memang sebaiknya urusan
A TNI-Polri untuk duduk jabatan yang dapat diisi oleh anggota sipil diserahkan kepada teman-
di jabatan aparatur sipil negara TNI-Polri seperti anggota TNI-Polri teman sipil yang tidak kalah baiknya
(ASN). Ia tak ingin anggota TNI-Polri hanya bisa mengisi posisi eselon I di dengan teman-teman TNI-Polri,” kata
aktif justru semakin banyak duduk level pemerintah pusat, Politisi Fraksi Legislator Dapil Jakarta I ini.
di jabatan pemerintahan karena PKS ini mendorong harus tetap ada Sebelumnya, Menteri PAN RB
hal itu tidak sesuai dengan amanat pemisahan jabatan antara sipil dan Azwar Anas, seusai rapat dengan
reformasi. anggota TNI-Polri. Komisi II DPR di Kompleks Parlemen,
“Terakhir, untuk yang TNI (dan) “Kasihan teman-teman yang Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024),
Polri. Ini kan amanat reformasi, sudah meniti karir ini ternyata kalah menjelaskan, RPP mendatang bakal
kita harus betul-betul jalankan Pak oleh pendekatan-pendekatan lain. selaras dengan Peraturan Pemerintah
Menteri. Agak ada indikasi migrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang
dari teman-teman Polri khususnya. Itu Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
kalau kita release Pak Ketua, mereka
yang masuk eselon I atau II di wilayah
sipil itu banyak sekali,” Kata Mardani KASIHAN TEMAN-TEMAN YANG SUDAH MENITI
dalam rapat kerja bersama Menteri KARIR INI TERNYATA KALAH OLEH PENDEKATAN-
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) PENDEKATAN LAIN. KITA MEMANG TETAP TERIKAT
KEPADA ATURAN, ADA SLOT-SLOT YANG BOLEH, TAPI
MUNGKIN KITA PERLU TEGAS BAHWA DI LUAR ITU
MEMANG SEBAIKNYA URUSAN SIPIL DISERAHKAN
KEPADA TEMAN-TEMAN SIPIL YANG TIDAK KALAH
BAIKNYA DENGAN TEMAN-TEMAN TNI-POLRI,
Anas menjelaskan, jabatan sipil yang
diduduki TNI/Polri tetap mengacu
pada UU No 20/2004 tentang TNI
dan UU No 2/2002 tentang Polri
sehingga tidak ada yang berubah.
Sementara itu, jabatan TNI/Polri
yang bisa ditempati ASN masih perlu
dibahas.
”Terkait dengan TNI/Polri masih
selaras dengan PP No 11/2017,
di mana TNI ada batasan untuk
menempati posisi di ASN. Begitu
FOTO: ENO/PDT pula dengan Polri. Cuma, yang Scan QR
untuk berita
sekarang (dibahas) adalah ASN yang
selengkapnya
boleh menempati posisi di TNI/Polri,
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu yang tak diatur sebelumnya,”
dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(13/3/2024). pungkasnya. we/aha

4 1286/IV/III/2024 • Maret 2024