Page 22 - BULETIN 1266

BULETIN Parlementaria

Baleg Setujui Revisi UU
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kejaksaan Jadi Usul Inisiatif DPR

apat Pleno Baleg

Undang-Undang (RUU)
BALEG menyetujui Rancangan
tentang Perubahan
R Kedua atas UU Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan
menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.
Pengambilan keputusan diawali
dengan penyampaian laporan Ketua
Panja kepada peserta Rapat Pleno
Baleg yang dipimpin Wakil Ketua
Baleg DPR RI Achmad Baidowi di
Jakarta, Senin malam (2/10).
"Apakah laporan rapat Panja
bisa diterima," tanya Baidowi yang
disambut persetujuan anggota
rapat. Diketahui, 8 Fraksi di DPR RI FOTO: MUNCHEN/HAN
menyetujui perubahan kedua UU
Kejaksaan, sementara Fraksi PKS
menolak revisi tersebut. Rapat Pleno Baleg menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor
Dalam laporannya, Ketua Panja 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI
Achmad Baidowi di Jakarta.
Revisi UU Kejaksaan, Supratman Andi
Agtas, menyampaikan Kejaksaan
RI dalam melaksanakan kekuasaan yang telah diputuskan secara mengenai pembentukan Badan
negara di bidang penuntutan dapat musyawarah mufakat antara lain: Pemulihan Aset diatur dengan
melakukan penyelesaian perkara Pertama, Di bidang perdata dan tata Peraturan Kejaksaan.
di luar pengadilan harus bebas dari usaha negara serta ketatanegaraan, Poin perubahan juga terkait
pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kejaksaan dengan kuasa khusus hal selain tugas dan kewenangan
Sisi lain, Undang-Undang bertindak sebagai Jaksa Pengacara menyelenggarakan kesehatan
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Negara, di semua lingkungan yustisial Kejaksaan, turut serta dan
Kejaksaan Republik Indonesia peradilan, baik di dalam maupun aktif dalam penanganan perkara
sebagaimana telah diubah dengan di luar pengadilan untuk dan atas pidana yang melibatkan saksi dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun nama negara atau pemerintah, korban serta proses rehabilitasi,
2021 sebagian sudah tidak sesuai maupun kepentingan umum restitusi dan kompensasinya serta
lagi dengan Putusan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan melakukan mediasi penal serta
Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 perundang-undangan. persyaratan mediasi penal dan
dan perkembangan kebutuhan Kedua, dalam pemulihan aset, penarikan penuntutan.
hukum masyarakat, sehingga Kejaksaan berwenang melakukan Kemudian, Kejaksaan dapat
Perubahan Kedua atas Undang- kegiatan penelusuran, pelacakan, memberikan pertimbangan dalam
Undang Nomor 16 Tahun 2004 perlu perampasan, dan pengembalian bidang hukum kepada Presiden dan
dilakukan. aset perolehan tindak pidana dan instansi pemerintah lainnya serta
Adapun perubahan Kedua aset lainnya kepada negara, korban, badan hukum publik atau badan Scan QR
untuk berita
atas Undang-Undang No 16 Tahun atau yang berhak. Selanjutnya, usaha yang dimiliki sepenuhnya selengkapnya
2004 tentang Kejaksaan terdiri melaksanakan ketentuan pada ayat atau sebagian oleh Pemerintah
atas 6 (enam) angka perubahan (1) Kejaksaan membentuk Badan dan dihapuskannya kewenangan
dengan materi muatan perubahan Pemulihan Aset. Dan ketentuan peninjauan kembali. ann/aha

22 Nomor 1266/I/X/2023 • Oktober 2023