Page 19 - BULETIN 1266
P. 19
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bahasan RUU KIA, Diah Pitaloka
Tanggapi Efektivitas Cuti
Melahirkan bagi Ayah
“Dari Badan Legislasi itu kan
akil Ketua
Komisi VIII pembahasannya cuti bagi ayah
DPR RI Diah hingga 40 hari, tapi kita masih
Pitaloka DARI BADAN godok nih apakah efektif atau
Wmengatakan LEGISLASI ITU KAN tidak yang jelas merujuk pada
Rancangan Undang-Undang aturan sekarang dimana ayah
(RUU) Kesejahteraan Ibu dan PEMBAHASANNYA CUTI mendapatkan cuti kurang lebih
Anak (RUU KIA) merujuk pada BAGI AYAH HINGGA 40 2 hari itu tidak efektif,” katanya
cuti ayah yang diwacanakan HARI, TAPI KITA MASIH saat rapat sinkronisasi RUU KIA
mendapatkan perpanjangan GODOK NIH APAKAH di Gedung DPR, Rabu (27/9).
hingga 40 hari. Ia menilai cuti EFEKTIF ATAU TIDAK Politisi PDI-Perjuangan
2 hari yang saat ini didapatkan YANG JELAS MERUJUK ini menilai, peran ayah pasca
ayah pasca melahirkan tidak melahirkan sangat dibutuhkan
efektif. PADA ATURAN untuk membantu dalam proses
SEKARANG DIMANA tumbuh kembang anak. Pada
AYAH MENDAPATKAN dasarnya dukungan suami selalu
CUTI KURANG LEBIH dibutuhkan setiap saat sehingga
2 HARI ITU TIDAK peran untuk mengasuh anak
EFEKTIF. harus terus dilakukan.
“Peran ayah juga sangat
penting untuk proses tumbuh
kembang anak, saat ini
Undang-Undang mengatur
cuti untuk ayah hanya 2 hari
sedangkan bagi ibu itu 3 bulan,”
pungkasnya.
Ia menambahkan, Panja
RUU KIA sedang memahami
proses parenting bagi ibu dan
ayah untuk selanjutkan akan
diputuskan berapa lama cuti
melahirkan yang tepat bagi
suami dan istri pasca melahirkan.
“Saat ini kita masih pahami
dulu gimana sih proses
parenting, selanjutnya baru
kita putuskan waktu yang
tepat untuk cuti melahirkan.
FOTO: RUNI/HAN pemerintah dan para ahli untuk
Scan QR Dalam pembahasan RUU KIA
untuk berita
selengkapnya ini juga kami libatkan langsung
menemukan solusi yang tepat,”
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pada saat Rapat Sinkronisasi RUU KIA di Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta. sebut Diah. tn/aha
Nomor 1266/I/X/2023 • Oktober 2023 19
