Page 20 - BULETIN 1273

BULETIN Parlementaria

Penentuan Upah Minimum Harus
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Adil Bagi Semua Pihak

bagi pekerja," katanya di ruang rapat
engan jumlah
perusahaan di
Kh. Raden Ma'mun Nawawi, Kantor
Kabupaten Bekasi
sebanyak 16.920,
Barat, Rabu, (8/11).
Ddan jumlah pekerja JADI KITA MEMBAHAS Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa
UPAH MINIMUM,
Hal itu diungkapkan usai
sebanyak 572.608 pekerja, Wakil SEKARANG BUKAN pertemuan antara Komisi IX DPR
Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul UPAH MINIMUM RI bersama dengan Kementerian
Wafiroh ingin memastikan aturan- Ketenagakerjaan, Pemerintah
aturan mengenai upah minimum REGIONAL LAGI, Kabupaten Bekasi, Dewan
Provinsi dan Kabupaten, betul-betul TAPI UPAH MINIMUM Pengupahan dengan dihadiri juga
diterapkan sesuai aturan yang ada PROVINSI DAN perwakilan serikat pekerja terkait
dengan tidak merugikan pelaku UPAH MINIMUM efektivitas upah minimum terhadap
usaha maupun pekerja, mengingat KABUPATEN. pekerja di Kabupaten Bekasi.
upah minimum merupakan Menurut Ninik, biasa Nihayatul
amanat konstitusi yang harus tepat minimum regional lagi, tapi upah Wafiroh disapa, seluruh masukan
peruntukkannya. minimum provinsi dan upah yang di dapat baik dari pekerja
"Jadi kita membahas upah minimum kabupaten. Kenapa kita maupun pelaku usaha juga dewan
minimum, sekarang bukan upah memilih Kabupaten Bekasi karena pengupahan akan menjadi pegangan
Kabupaten Bekasi ini menjadi daerah Komisi IX DPR RI dalam melakukan
yang sangat banyak perusahaannya. pengawasan dan pengambilan
Kita ingin memastikan bahwa regulasi kedepannya. Yang terpenting
aturan-aturan yang mengenai menurut Ninik, dirinya ingin dan
upah minimum ini benar-benar akan terus memastikan perusahaan-
sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat membayarkan
di lapangan, sudah terpenuhi dan kewajibannya kepada pekerja, dan
dilaksanakan oleh para pengusaha pekerja pun mendapatkan hak
dan juga sudah menyejahterakan yang sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang.
Dirinya menghimbau Pemerintah
pusat maupun Provinsi Kabupaten
Kota juga instrumen di dalamnya
yang memiliki kewenangan
mengambil kebijakan dapat berlaku
adil tanpa memihak kepada salah
satu pihak, dan memastikan
semuanya berjalan dengan baik
dan sesuai. Terkait masukan dan
aspirasi dari para serikat pekerja
Kabupaten Bekasi, dirinya sudah
menyampaikan langsung kepada
Kementerian Ketenagakerjaan,
FOTO:NDY/PDT usulan yang disampaikan terkait Scan QR
untuk berita
instrumen penentu pengupahan,
selengkapnya
dimana peraturan tentang hal itu
masih dalam tahapan public hearing.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di ruang rapat Kh. Raden Ma'mun Nawawi, Kantor Pemerintah
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, (8/11/2023). ndy/aha

20 Nomor 1273/III/XI/2023 • November 2023