Page 9 - BULETIN 1273
P. 9

KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Kembalikan Kewenangan KY

               Awasi Hakim MK






                                               Undang-Undang (Prolegnas)
                          nggota Komisi III
                                                                               ingin agar KY memiliki kewenangan
                                               dan sudah mulai dibahas untuk
                          DPR RI Yakobus
                                                                               memutuskan sanksi terhadap hakim
                          Jacki Uly mendorong
                          Rancangan UU
                                                                                  Diketahui, pada 2006 lalu,
                                                  Menurut Politisi Fraksi Partai
                                               NasDem ini, awal tahun 2024 sudah
                                                                               Mahkamah Konstitusi pernah
               A Komisi Yudisial               perubahan Undang-Undang KY itu.  nakal,” tutupnya.
               (RUU KY) dapat mengembalikan    harus gencar dibahas karena banyak   memutuskan menerima sebagian
               kewenangan Komisi Yudisial untuk   sekali hal-hal yang ganjil. Sehingga,   permohonan uji materi terhadap
               mengawasi Hakim Mahkamah        dirinya selaku Anggota Komisi III   Undang-Undang Komisi Yudisial
               Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan   DPR RI yang bermitra dengan Komisi   yang diajukan 31 hakim agung. Dalam
               Yakobus Jacki Uly usai menghadiri   Yudisial, perlu melakukan diskusi   keputusan tersebut, Mahkamah
               diskusi publik di Aula Fakultas   publik di Undana Kupang untuk   Konstitusi memutuskan Komisi
               Hukum Universitas Nusa Cendana   menggalang masukan akademis    Yudisial tak berwenang mengawasi
               (Undana) Provinsi NTT.          maupun mahasiswa karena banyak   hakim agung dan hakim konstitusi
                  Diskusi terkait Penguatan    sekali ruang gerak KY dibatasi.  karena Undang-Undang Komisi
               Komisi Yudisial Melalui Advokasi   "Kita bisa melihat pembatalan KY   Yudisial dianggap belum sempurna.
               Perubahan Kedua Rancangan       mengawasi para hakim konstitusi.    rdn
               Undang-Undang Komisi Yudisial   Selaku legislator saya memberi
               Nomor 22 Tahun 2004 berlangsung   masukan karena melihat kelemahan-
               Jumat (10/11). Dalam keterangan   kelemahan yang terjadi terutama
               kepada media, pensiunan         keputusan hakim yang lemah
               Inspektorat Jenderal Polisi itu   sehingga perlu dibahas di DPR RI
               menjelaskan RUU tersebut,       Komisi III," tandas dia.
               sudah masuk dalam Program          Komisi III DPR RI, jelasnya,
               Legislasi Nasional Penyusunan   ingin membuat supaya Komisi
                                               Yudisial Indonesia lebih kuat
                                               dan memiliki kewenangan
                                               melalui RUU perubahan kedua
                                               Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun
               KITA BISA MELIHAT               2004.  ”Sehingga,pada periode
                                               mendatang Komisi III DPR RI
               PEMBATALAN KY
               MENGAWASI PARA                   Anggota Komisi III DPR RI
                                                Yakobus Jacki Uly.
               HAKIM KONSTITUSI.
               SELAKU LEGISLATOR
               SAYA MEMBERI
               MASUKAN KARENA
               MELIHAT KELEMAHAN-
               KELEMAHAN YANG
               TERJADI TERUTAMA
               KEPUTUSAN HAKIM
        untuk berita  YANG LEMAH
        Scan QR
        selengkapnya
               SEHINGGA PERLU
               DIBAHAS DI DPR RI               FOTO :JKA/PDT
               KOMISI III.


                                                                                Nomor 1273/III/XI/2023  • November 2023  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14