Page 12 - BULETIN 1259
P. 12
BULETIN Parlementaria
Indonesia Harus Berdaulat
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kelola Energi Sendiri Mulyanto menilai secara umum
kepada Parlementaria, di Jakarta,
nggota Komisi VII
Sementara soal energi listrik,
Rabu (16/8)
DPR RI Mulyanto
menilai di HUT
Visi lifting minyak tahun 2030,
memang cukup, bahkan surplus
Kemerdekaan
hari (BPH), masih menjadi mimpi.
untuk Jawa dan Sumatera.
A ke-78 harusnya tambahnya sebesar 1 juta barel per produksi listrik dalam negeri
menjadi momentum Indonesia Faktanya, target lifting minyak secara Sehingga muncul wacana untuk
untuk semakin berdaulat, tahunan terus turun dan capaian mengekspor listrik dari sumber
termasuk dalam mengelola realisasinya juga tidak sampai EBT ke Singapura. "Tanpa subsidi
sumber daya energi untuk seratus persen. Sementara demand dari negara, maka harga energi
sebesar-besarnya kemakmuran minyak di Indonesia terus meningkat. masih tidak terjangkau oleh
rakyat. Dijelaskannya, saat ini Akibatnya, impor minyak setiap masyarakat. Akibatnya, ketika
ketahanan energi Indonesia tahun semakin bertambah. harga energi dunia melonjak,
sangat lemahnya, khususnya Terkait gas alam, lanjutnya, seperti saat perang Rusia-Ukraina
dalam hal ketersediaan, produksinya cukup, bahkan mampu yang lalu, maka beban subsidi
keterjangkauan harga dan ekspor sebanyak 30 persen dari negara semakin berat," ungkap
aksesibilitas masyarakat. produksi nasional. Namun, terkait Politisi Fraksi PKS ini.
Komoditas minyak misalnya, dengan gas LPG, Indonesia sangat Sementara itu, dari sisi
lebih dari separuh masih diimpor. tergantung pada produk impor. Dari aksesibilitas, ketahanan energi kita
Indonesia telah menjadi negara tahun ke tahun demand terhadap juga masih lemah, terutama aspek
net importir minyak sejak gas LPG semakin meningkat, pengawasan. Secara berkala
tahun 2016. “Jangan sampai akibatnya impor gas LPG juga masih ditemukan kasus-kasus
kita tergantung, didikte atau terus bertambah. Impor gas LPG kelangkaan komoditas subsidi baik
dicampuri oleh pihak asing, menyumbang defisit transisi berjalan solar, pertalite ataupun gas melon
apapun alasannya,” ujar Mulyanto sektor migas yang cukup signifikan. 3 kg, seperti yang baru-baru ini
terjadi. Penyebab utamanya, selain
karena peningkatan permintaan,
juga akibat penyimpangan dalam
distribusi terutama ke perkebunan
besar, pertambangan dan industri,
serta pengoplosan.
Sedangkan aksesibilitas
terhadap listrik, yang diukur
melalui rasio elektrifikasi,
ketahanan energi kita masih
98,7 persen, sehingga masih
ada daerah-daerah yang gelap
dan setengah gelap. Padahal
Pemerintah sejak tahun 2020
menargetkan rasio elektrifikasi
nasional mencapai sebesar 100
persen. Namun faktanya sampai
FOTO:EOT/PDT hari ini target itu tidak tercapai. Scan QR
untuk berita
“Kita berharap di usia yang ke-78
selengkapnya
tahun ini, Indonesia dapat merdeka
dari kegelapan listrik,"tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto sebelum memasuki Ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama
DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). ayu/rdn
12 Nomor 1259/II/VIII/2023 • Agustus 2023
