Page 7 - BULETIN 1259

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bawaslu Harus Perkuat

Pengawasan, Mitigasi Praktik

Politik Uang Jelang Pemilu

nggota Komisi
II DPR RI melakukan praktik haram Banten skor 44,44, dan Sulawesi
Utara dengan skor 38,89.
tersebut.
Muhammad “Pertanyaan itu kan Melihat data ini, Rifqi kemudian
Rifqinizamy sebetulnya bisa kita jawab data yang disampaikan ini juga
A Karsayuda bahwa selama ini juga belum menjadi harus refleksi bagi
meminta Badan Pengawas ada dilakukan apapun oleh Bawaslu sendiri dalam bekerja.
Pemilu (Bawaslu) untuk Bawaslu,” tegasnya. “Jadi, jangan sampai kemudian
memperkuat pengawasan Sebelumnya, Anggota melempar data tapi kemudian
guna memitigasi kerawanan Bawaslu RI Lolly Suhenty itu tidak menjadi bagian dari
praktik politik uang menjelang menjelaskan berdasarkan introspeksi kewenangan yang
Pemilu 2024 di berbagai pemetaan kerawanan politik ada pada diri Bawaslu sendiri.
daerah di Indonesia. Hal ini uang terdapat di lima provinsi Ya, logikanya semakin banyak
disampaikannya, menyikapi paling rawan. Pertama, adalah DPT nya tentu eskalasi politiknya
adanya pemetaan lima provinsi Maluku Utara dengan skor 100. kan semakin tinggi, dinamikanya
paling rawan politik uang di Selanjutnya adalah Lampung semakin tinggi,” tungkasnya.
Indonesia oleh Bawaslu. skor 55,56, Jawa Barat skor 50, we/rdn
“Yang paling penting adalah
bukan hanya pengumuman
tapi Bawaslu harus mampu
merapatkan barisan, memitigasi
persoalan-persoalan itu di
lima provinsi yang menurut
data Bawaslu sendiri sangat
rawan oleh politik uang,”
jelasnya pada Parlementaria
saat hendak mengikuti sidang
tahunan MPR RI, Sidang
Bersama DPD dan DPR RI, dan
Sidang Paripurna DPR RI 2023,
di Senayan, Rabu (16/8).
Politisi Fraksi PDI-
Perjuangan ini juga meminta
Bawaslu berani menindak
jika dalam praktiknya
nanti ditemukan berbagai
macam praktik politik uang.
Sehingga, tegasnya, harus
dikaji kembali sejauh mana
Scan QR selama ini temuan praktik
untuk berita
selengkapnya FOTO: MRI/PDT
politik uang oleh Bawaslu
tersebut dapat diselesaikan
bahkan mendiskualifikasi Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat hendak mengikuti sidang tahunan MPR RI,
Sidang Bersama DPD dan DPR RI, dan Sidang Paripurna DPR RI 2023, di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Rabu
peserta pemilu yang terindikasi (16/8/2023).

Nomor 1259/II/VIII/2023 • Agustus 2023 7