Page 22 - BULETIN 1229

BULETIN Parlementaria

Perppu Cipta Kerja Berpotensi
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hierarki Perundang-Undangan

Cederai Ketundukan Terhadap

BALEG nggota Badan Legislasi perundang-undangan di negeri ini,” amanah perintah perbaikan Undang-
(Baleg) DPR RI Ledia tegas Ledia Hanifa Amaliah dalam Undang tersebut bersama DPR,
Hanifa Amaliah menilai rilis yang diterima tim Parlementaria, Presiden Jokowi malah menerbitkan
kehadiran Peraturan Selasa (3/1). Lebih lanjut Ledia produk hukum baru berupa Perpu.
A Pemerintah Pengganti menjelaskan bahwa ketika UU Cipta Yang diamanahkan apa, yang
Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan dikerjakan apa,” tegasnya.
Kerja tidak tepat lantaran Undang- inkonstitusional bersyarat oleh Langkah Presiden ini, menurut
Undang (UU) Cipta Kerja sendiri, MK pada November 2021, dalam Ledia, juga menunjukkan
sesuai keputusan Mahkamah keputusannya MK memerintahkan betapa pemerintah itu malas,
Konstitusi (MK), diminta untuk kepada pembentuk undang-undang menggampangkan pelanggaran
dilakukan perbaikan. Diketahui, untuk melakukan perbaikan dalam terhadap hierarki perundang-
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang jangka waktu paling lama 2 (dua) undangan. Padahal pemerintah
Cipta Kerja pada 30 Desember tahun sejak putusan diucapkan. masih punya waktu satu tahun
2022 lalu diteken Presiden RI Joko “Jadi MK secara lugas untuk melaksanakan perintah MK
Widodo. memerintahkan kepada memperbaiki UU Cipta Kerja.
“Kehadiran Perppu pembentuk Undang- “Dimana (perbaikan)
nomor 2 tahun 2022 ini Undang untuk itu melibatkan publik dan
berpotensi mengganggu, melakukan perbaikan membahasnya bersama DPR, tetapi
merusak serta merugikan pada Undang- yang dipilih secara sadar justru
kehidupan bernegara Undang Cipta menerbitkan Perppu, yang berarti
yang demokratis dan Kerja ini dengan mengabaikan perlunya pelibatan
mencederai ketundukan tenggat hingga publik, abai pada ketundukan pada
pada hierarki November 2023. hirarki perundang-undangan yang
Namun, bukannya menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat
melaksanakan 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk
Undang-Undang bersama Presiden,”
tegasnya.
Ledia pun mendorong DPR
menolak Perppu ini dan meminta
pemerintah taat pada perintah
MK untuk memperbaiki UU Cipta
Kerja. Ia juga meminta pemerintah
lebih membuka partisipasi publik,
dengarkan aspirasi berbagai
pemangku kepentingan, duduk
bersama DPR membahas UU demi
kepentingan rakyat. “Itu baru langkah
demokratis yang berlandaskan nilai
Pancasila, musyawarah mufakat. Scan QR
untuk berita
FOTO: JAKA/PDT Jangan menutup tahun dengan
selengkapnya
menjadi pemerintah yang otoriter,
hal/aha
rakyat,” tutupnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. pro pengusaha dan meninggalkan
22 Nomor 1229/III/I/2022 • Januari 2023