Page 21 - BULETIN 1234
P. 21

KOMISI XI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi XI Minta Alokasi Dana

               Sawit untuk ‘Replanting’ Harus


               Diperbesar





                               akil Ketua
                               Komisi XI DPR
                               RI Dolfie OFP
                               memimpin Tim
               W Kunjungan Kerja
               Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR
               RI di Pontianak, Kalimantan Barat.
               Kunspik tersebut dalam rangka
               untuk mengevaluasi kinerja Badan
               Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
               Sawit (BPDPKS) terhadap kegiatan
               peremajaan tanaman (replanting)
               kelapa sawit di provinsi itu.
                  Komisi XI, tegasnya, menyatakan
               bahwa seharusnya BPDPKS dapat
               memberikan alokasi dana sawit untuk
               replanting yang lebih besar. Sehingga,
               hal itu dapat memberikan akses
               yang lebih luas bagi perkebunan   Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik)
               sawit yang dimiliki rakyat. “Kita   Komisi XI DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat.
               (Komisi XI) ingin porsinya lebih besar,
               sehingga bisa memberikan akses   yang perlu diperbesar adalah porsi   Namun, menurutnya, BPDPKS
               yang lebih luas bagi kebun rakyat   alokasi dana sawit pada replanting   sendiri tidak dapat menentukan
               untuk replanting” kata Dolfie dengan   dan kegiatan sosial yang merupakan   alokasi penggunaan dana sawit
               sapaan akrabnya pada saat Kunspik   aspirasi dari masyarakat. “Tentu   secara mandiri. Sebab, yang memiliki
               Komisi XI di Pontianak, Kalimantan   aspirasi dari wilayah-wilayah   otoritas dari penentuan alokasi
               Barat, Kamis (2/2).             penghasil sawit adalah menemukan   tersebut adalah Komite Pengarah
                  Dolfie menyampaikan,         cara untuk porsi replanting dan   BPDPKS. “Ini kita (Komisi XI) memang
               sebagaimana informasi yang diterima   kegiatan sosial bisa diperbesar,” ucap   perlu mengundang Komite Pengarah
               dari BPDPKS, bahwa sejauh ini   Legislator Dapil Jawa Tengah IV.  (BPDPKS) karena penentuan daripada
               terdapat tiga alokasi penggunaan                                alokasi penggunaan dana sawit ini
               dana sawit, yaitu untuk kegiatan                                ditentukan oleh Komite Pengarah,”
               sosial, peremajaan tanaman, dan                                 tutup Dolfie.
               biodiesel. Di antara tiga alokasi                                  Diketahui, replanting merupakan
               tersebut yang terbesar adalah                                   salah satu upaya mempertahankan
               biodiesel.                      TENTU ASPIRASI DARI             produksi kelapa sawit melalui
                  “Sebagaimana kita lihat tadi,   WILAYAH-WILAYAH              peremajaan kelapa sawit. Peremajaan
               profilnya satu persen itu digunakan   PENGHASIL SAWIT           tanaman berguna agar hasil produksi
               untuk kegiatan sosial. Kemudian lima   ADALAH MENEMUKAN         kelapa sawit tidak menurun drastis,
        Scan QR   persen digunakan untuk replanting,                           P     engembangan perkebunan
        untuk berita                           CARA UNTUK PORSI
        selengkapnya  dan 94 persen itu digunakan untuk                        dapat dilakukan melalui perluasan
               kepentingan biodiesel,” tegas Politisi   REPLANTING DAN         lahan, lapangan kerja meningkat, dan
               Fraksi PDI-P itu.               KEGIATAN SOSIAL BISA            peningkatan daya saing ekonomi
                  Menurut Dolfie, seharusnya   DIPERBESAR.                     basis perkebunan.   mun/rdn


                                                                                  Nomor 1234/III/II/2023  • Februari 2023  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24