Page 11 - BULETIN 1239
P. 11
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi III akan Pertemukan
PPATK, Menkeu & Menko
Polhukam dalam Rapat
Selanjutnya
omisi III DPR RI mencurigakan Rp349 triliun di “Jadi saran teman-teman Komisi
menggelar rapat lingkungan Kemenkeu. III mengundang Bu Menkeu rapat
kerja bersama PPATK Sahroni mengungkapkan, pada tanggal 29 Maret. Jadi tiga
membahas transaksi pemanggilan dilakukan setelah tuh, ada Pak Ivan, Bu Menkeu,
K janggal yang sempat pihaknya mendapat klarifikasi ada Pak Menko yang tiga-tiganya
disebut terjadi di lingkungan isu tersebut dari Kepala PPATK adalah berstatus Komite Nasional
Kemenkeu. Rapat ini dipimpin Ivan Yustiavandana. Undangan TPPU,” ungkap Sahroni di Nusantara
oleh Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut dalam kapasitasnya II, Kompleks Parlemen Senayan,
RI Ahmad Sahroni, rapat ini akan sebagai pengurus Komite Nasional Jakarta, Selasa (21/3).
mempertemukan tiga pihak Pencegahan dan Pemberantasan Dalam kesempatan rapat Wakil
yang berkaitan, guna membuka Tindak Pidana Pemberantasan Ketua Komisi III Desmond Junaidi
informasi yang seterang-terangnya Pencucian Uang (TPPU). Mahesa mempertanyakan soal
kepada publik tentang isu transaksi tingkahlaku pegawai pajak, apakah
keuangan mencurigakan Rp349 benar pegawai yang seperti Alun itu
triliun di lingkungan Kementerian sudah jamak terjadi. “Dalam konteks
Keuangan (Kemenkeu). kebocoran ini, apa memang tidak
Rapat Komisi III akan berlanjut beres kelembagaan Dirjen Pajak atau
dengan memanggil Menteri ada tikus seperti Alun, Alun (Rafael
Koordinator Politik Hukum dan Alun Trisambodo)?” tanya Desmond.
Keamanan (Menko Polhukam) ssb/aha
Mahfud MD, Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani, dan PPATK.
Semua pihak akan diklarifikasi terkait
isu transaksi keuangan
FOTO : AFR/PDT
Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat konferensi pers setelah memimpin Rapat Kerja bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keauangan (PPATK) di
Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa 21/3/2023.
Nomor 1239/IV/III/2023 • Maret 2023 11