Page 17 - BULETIN 1239

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU Migas Harus Jadi Penopang

Peningkatan Pendapatan Negara

akil Ketua Komisi
VII DPR RI Maman
Abdurrahman
mengatakan
W Revisi Undang-
Undang (RUU) Minyak dan Gas
Bumi (Migas) harus menjadi salah
satu penopang dan mendorong
peningkatan pendapatan negara.
Ia berharap Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) ataupun
Kementerian Perindustrian dapat
diberikan anggaran lebih, seperti
halnya Kementerian Keuangan. Hal itu
agar bisa menghasilkan peningkatan
pendapatan negara jauh lebih besar FOTO: RSB/PDT
lagi.
Diketahui dalam setahun Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek)
Kementerian Keuangan memiliki Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat, (17/3/2023).
anggaran mencapai Rp35 triliun,
sementara Kementerian ESDM hanya kemudahan kepada perusahan- RUU Migas ini, menjadi suatu
Rp6 triliun sedangkan BPH Migas di perusahaan anak bangsa untuk UU yang paling paripurna bisa
level Rp241 miliar. Menurut Maman, jika mendapatkan fasilitas-fasilitas memberikan kemanfaatan dan
memungkinkan anggaran BPH Migas keuangan. Artinya harus ada kemaslahatan sesuai pasal 33 UUD.
bisa dinaikkan Rp1-2 triliun, sehingga semangat besar dari negara yang Bahwa pada ujungnya sumber
bisa mendapatkan kekuatan ekstra nantinya akan ada elaborasi. “Pada kekayaan alam dikuasai oleh
untuk melakukan penindakan dan prinsipnya mungkin pandangan negara dan dimanfaatkan untuk
pengawasan. saya belum tentu benar tapi sepenuhnya bagi kemaslahatan
“Saya ingin dengan adanya layak diperdebatkan di Komisi dan kesejahteraan masyarakat
revisi terkait Rancangan UU Migas VII untuk didiskusikan supaya Indonesia,” urai Legislator Dapil
harus menjadi salah satu penopang Kalimantan Barat I ini.
pendapatan negara yang pada Di sisi lain, Politisi Partai Golkar
prinsipnya keberadaan RUU migas ini mendorong Pertamina bisa
di tengah kondisi saat ini harus menjadi salah satu korporasi besar
menjadi salah satu pendorong untuk dan mandiri di negara ini. Tidak
membangun kesadaran semua pihak. NEGARA HARUS lagi diberikan privilese yang sangat
Pada saatnya nanti Undang-Undang besar oleh negara. Pasalnya saat
(UUD) yang dilahirkan bisa mendorong HADIR MEMBERIKAN selalu diberikan privilese dampak
peningkatan percepatan KEMUDAHAN KEPADA dari mobilisasi, daya gerak dan daya
pendapatan negara,” demikian PERUSAHAN- juang suatu institusi itu akan menjadi
dikatakan Maman usai memimpin PERUSAHAAN ANAK lemah. Tanpa disadari cepat atau
Scan QR Tim Kunjungan Kerja Spesifik BANGSA UNTUK lambat era pertarungan ke depan di
untuk berita
selengkapnya (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke MENDAPATKAN era globalisasi ini pasti mendorong
Provinsi Bali, Jumat, (17/3). FASILITAS-FASILITAS pada semua institusi korporasi untuk
Ia menegaskan, negara KEUANGAN. bersaing secara kompetitif.
harus hadir memberikan rni/aha

Nomor 1239/IV/III/2023 • Maret 2023 17